NIP PPPK Paruh Waktu Tuntas Bulan Depan, Sikap Pemda Tidak Seragam, Waduh

Reporter: |

Editor: |

Kamis , 07 Aug 2025 - 23:01

Penetapan NIP PPPK Paruh Waktu 5 Agustus - 20 September 2025. Ilustrasi.-foto: net-

"Proses pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu bisa dimulai dan kami akan menindaklanjuti petunjuk itu," katanya.

Dia mengatakan para tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai PPPK paruh waktu, yakni yang sudah masuk dalam database BKN maupun telah mengikuti proses seleksi PPPK formasi 2024.

"Baik itu rekrutmen tahap pertama maupun tahap kedua dan mereka tidak lulus," katanya.

Sikap berbeda ditunjukkan Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Situbondo Syamsuri mengatakan hingga saat ini belum ada instruksi dari Kementerian PAN-RB terkait permintaan usulan PPPK paruh waktu.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan perintah dari Kementerian PAN-RB untuk usulan PPPK paruh waktu, informasi melalui media sosial tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," ucapnya.

Syamsuri memaparkan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Situbondo yang menjadi calon PPPK paruh waktu terdiri dari R2, R3, dan R4.

"Kategori R2 dan R3 adalah tenaga honorer yang masuk database BKN dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PPPK, kalau R4 ini adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi PPPK, tetapi tidak masuk dalam database BKN," tuturnya.

Berikut ini jadwal tahapan pengadaan PPPK paruh waktu yang ditetapkan BKN:

1. Usulan penetapan kebutuhan oleh instansi, 1 - 20 Agutus 2025.

2. Penetapan kebutuhan oleh MenPAN-RB, 1 - 20 Agustus 2025.

3. Pengumuman alokasi kebutuhan, 1 - 20 Agustus 2025.

4. Pengisian DRH PPPK paruh waktu, 5 Agustus - 5 September 2025.

5. Usul penetapan NIP PPPK paruh waktu, 5 Agustus - 10 September 2025.

6. Penetapan NIP PPPK paruh waktu, 5 Agustus - 20 September 2025. (jp)

nip pppk paruh waktu tuntas bulan depan, sikap pemda tidak seragam, waduh                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - sikap pemerintah daerah (pemda) terkait pengangkatan honorer menjadi pppk paruh waktu tidak seragam.
beberapa instansi antusias untuk segera mengajukan usulan pengangkatan pppk paruh waktu, tetapi ada pemda ogah-ogahan.
padahal, sesuai dengan jadwal tahapan pengangkatan, bulan depan penetapan nip pppk sudah harus kelar, terakhir 20 september 2025.
"insyaallah bulan depan kami terbitkan nip pppk paruh waktu yang diusulkan formasinya oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) kepada menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menpan-rb)," kata kepala bkn zudan arif kepada jpnn.com, beberapa hari lalu.
prof zudan arif juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menoleransi terhadap instansi yang tak mengajukan usulan kebutuhan pppk paruh waktu.
"kalau tidak mengusulkan, tandanya tidak butuh pppk paruh waktu," kata prof zudan.
perlu diketahui, jadwal usulan penetapan kebutuhan pppk paruh waktu oleh instansi yakni 1 - 20 agutus 2025.
sejumlah pemda diketahui bersemangat untuk segera mengusulkan pengangkatan honorer yang tidak mendapatkan formasi pppk 2024 untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu.
salah satunya pemerintah kabupaten lombok tengah, ntb, yang akan mengusulkan 4.601 honorer yang tidak lulus dalam seleksi pppk 2024 tahap 1 dan 2 menjadi pppk paruh waktu di 2025.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten lombok tengah lalu wardihan mengatakan, hal tersebut sesuai arahan pemerintah pusat.
"itu hasil zoom meeting yang dilaksanakan dengan badan kepegawaian nasional (bkn) dan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi," kata lalu wardihan di lombok tengah, selasa (5/6).
dia mengatakan sesuai arahan dari pemerintah pusat, semua tenaga honorer yang tidak lulus seleksi pppk 2024, yakni kategori r1, r2, r3, r4, dan r5, tetap diusulkan untuk diangkat menjadi pppk paruh waktu.
namun, berapa yang akan diangkat tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
sementara itu, sekretaris daerah lombok tengah lalu firman wijaya mengatakan pemerintah pusat memberikan petunjuk soal pengangkatan tenaga pppk paruh waktu tersebut.
"proses pengangkatan tenaga pppk paruh waktu bisa dimulai dan kami akan menindaklanjuti petunjuk itu," katanya.
dia mengatakan para tenaga honorer yang diangkat menjadi pegawai pppk paruh waktu, yakni yang sudah masuk dalam database bkn maupun telah mengikuti proses seleksi pppk formasi 2024.
"baik itu rekrutmen tahap pertama maupun tahap kedua dan mereka tidak lulus," katanya.
sikap berbeda ditunjukkan pemerintah kabupaten situbondo, jawa timur.
kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm) kabupaten situbondo syamsuri mengatakan hingga saat ini belum ada instruksi dari kementerian pan-rb terkait permintaan usulan pppk paruh waktu.
"sampai saat ini saya belum mendapatkan perintah dari kementerian pan-rb untuk usulan pppk paruh waktu, informasi melalui media sosial tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," ucapnya.
syamsuri memaparkan tenaga honorer di lingkungan pemkab situbondo yang menjadi calon pppk paruh waktu terdiri dari r2, r3, dan r4.
"kategori r2 dan r3 adalah tenaga honorer yang masuk database bkn dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi pppk, kalau r4 ini adalah mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi pppk, tetapi tidak masuk dalam database bkn," tuturnya.
berikut ini jadwal tahapan pengadaan pppk paruh waktu yang ditetapkan bkn:
1. usulan penetapan kebutuhan oleh instansi, 1 - 20 agutus 2025.
2. penetapan kebutuhan oleh menpan-rb, 1 - 20 agustus 2025.
3. pengumuman alokasi kebutuhan, 1 - 20 agustus 2025.
4. pengisian drh pppk paruh waktu, 5 agustus - 5 september 2025.
5. usul penetapan nip pppk paruh waktu, 5 agustus - 10 september 2025.
6. penetapan nip pppk paruh waktu, 5 agustus - 20 september 2025. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Jumat 8 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan