Hanya 1 dari 7 Desa Belum Ajukan Pencairan DD Tahap I

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Progres pencairan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun anggaran 2025 di Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong terus berjalan positif.

Dari 7 desa yang berada di wilayah kerja Pemerintah Kecamatan Tubei, 6 desa telah menyampaikan usulan pencairan dan telah memperoleh rekomendasi dari pihak kecamatan.

Camat Tubei, Rizka Putra Utama, SE, M.Si, mengungkapkan bahwa enam desa tersebut sudah menyelesaikan proses administrasi di tingkat kecamatan.

Bahkan, sebagian usulan sudah diproses oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), dan ada pula yang telah sampai ke Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk segera dilakukan pencairan.

Baca Juga: 1 Objek Wisata Belum Setor, PAD Baru Terkumpul Rp 34 Juta

“Saat ini sudah 99 persen Dana Desa dan ADD tahap I 2025 clear. Hanya tinggal 1 desa lagi yang masih dalam proses penyampaian usulan. Enam desa lainnya sudah lengkap, sebagian sudah berada di DPMD dan sebagian lainnya sudah naik ke BKD,” ungkap Rizka, Selasa (3/6/2025).

Desa Didorong Segera Realisasikan BLT-DD dan Pembangunan Fisik

Rizka juga mengingatkan pemerintah desa untuk segera merealisasikan penggunaan dana jika sudah dicairkan, terutama program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Mengingat saat ini sudah memasuki bulan Juni, ia menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik seperti pembangunan infrastruktur desa.

“Kami berharap desa yang memiliki program pembangunan fisik dapat segera memulai pekerjaan. Ini penting agar pelaksanaannya tidak molor dan hasil pembangunan dapat segera dinikmati oleh masyarakat desa,” imbuhnya.

Selain urusan pencairan dana desa, Rizka juga memastikan bahwa program pembentukan Koperasi Merah Putih telah berjalan dengan baik.

Seluruh desa di Kecamatan Tubei disebut sudah membentuk koperasi sesuai program yang dicanangkan pemerintah.

“Alhamdulillah, seluruh desa sudah 100 persen membentuk Koperasi Merah Putih. Saat ini tinggal menunggu tindak lanjut untuk operasional koperasi di kelurahan yang belum mendapatkan Dana Desa maupun ADD seperti desa pada umumnya,” tutup Rizka.