Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Komitmen Dukung Penuh Pelaksanaan Program MBG

Reporter: |

Editor: |

Minggu , 11 May 2025 - 00:21

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD 2025 yang berlangsung secara virtual dari Kantor Pus-Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri-

“Ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” tandas Mendagri.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana berterima kasih atas dukungan konkret Mendagri melalui SE terkait pinjam pakai lahan aset Pemda tersebut. Dia menegaskan Pemda sangat berperan dalam menyukseskan program MBG ini.

Menurut Dadan, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan Pemda dalam mendukung program tersebut.

Pertama, pengembangan infrastruktur SPPG yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.

Kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program MBG. Dadan menjelaskan secara umum setiap SPPG melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.

Dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah.

“Jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program Makan Bergizi Gratis,” imbuh Dadan.

Ketiga, Pemda bersama BGN dapat menyalurkan program MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader Posyandu yang sudah ada.

Bahkan, BGN juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian MBG kepada kelompok sasaran tersebut.

“Kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujar Dadan.

Dalam rapat itu, turut hadir secara virtual Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti.

Sementara itu, Mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kemendagri secara langsung.

Adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia beserta jajaran masing-masing. (jp)

mendagri tito karnavian tegaskan komitmen dukung penuh pelaksanaan program mbg                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - menteri dalam negeri muhammad tito karnavian menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh pelaksanaan program makan bergizi gratis (mbg).
bahkan, sebagai langkah konkret, mendagri telah menerbitkan surat edaran (se) nomor 500.12/2119/sj tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi.
dalam se tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk meminjamkan tanah milik pemerintah daerah (pemda) kepada badan gizi nasional (bgn). 
setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota.
langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi keterbatasan jangkauan bgn, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3t) dengan menyiapkan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (sppg).
hal ini, kata mendagri, merupakan bagian dari upaya menyukseskan program yang digawangi oleh bgn tersebut.
“tentunya kami harus dorong, kami dukung kepala badan gizi nasional agar terjadi percepatan untuk realisasi, artinya program-program beliau harus bisa dipercepat,” kata mendagri tito karnavian dalam keterangannya, sabtu (10/5).
hal tersebut disampaikan mendagri tito karnavian dalam rapat koordinasi percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (apbd) 2025 yang berlangsung secara virtual dari kantor pusat kementerian dalam negeri (kemendagri), jakarta, kamis (8/5).
dia menilai selain untuk pemenuhan gizi, program mbg juga menjadi bagian dari upaya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta membuka peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah.
pertama, program ini akan menyerap tenaga kerja.
artinya, masyarakat di daerah dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan program mbg. apalagi diperkirakan setiap sppg membutuhkan lebih kurang 50 orang sukarelawan untuk menyediakan mbg tersebut.
kedua, program ini juga akan mendorong terwujudnya ekonomi sirkular melalui rantai pasok pangan yang saling terhubung dan berkelanjutan. pola ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
untuk itu, mendagri tito meminta agar hasil efisiensi anggaran yang telah dilakukan pemda dapat dialihkan untuk mendukung pelaksanaan mbg.
apalagi, pemda telah diminta agar segera merealisasikan belanja apbd untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan memicu aktivitas ekonomi, termasuk mbg.
“ini harus cepat untuk direalisasikan supaya terjadi peredaran uang di masyarakat,” tandas mendagri.
sementara itu, kepala bgn dadan hindayana berterima kasih atas dukungan konkret mendagri melalui se terkait pinjam pakai lahan aset pemda tersebut. dia menegaskan pemda sangat berperan dalam menyukseskan program mbg ini.
menurut dadan, setidaknya terdapat tiga peran penting yang dimainkan pemda dalam mendukung program tersebut.
pertama, pengembangan infrastruktur sppg yang menjadi dapur umum atau tempat aktivitas masak-memasak.
kedua, membina potensi sumber daya lokal dalam penyediaan bahan baku bagi program mbg. dadan menjelaskan secara umum setiap sppg melayani sekitar tiga ribu penerima manfaat.
dengan jumlah tersebut, setiap hari dibutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti beras, telur, daging ayam, sayur, susu, dan buah.
“jadi ini adalah potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan dengan hadirnya program makan bergizi gratis,” imbuh dadan.
ketiga, pemda bersama bgn dapat menyalurkan program mbg kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. penyaluran ini dapat dilakukan dengan melibatkan kader posyandu yang sudah ada.
bahkan, bgn juga akan menyiapkan insentif bagi para kader dalam pendistribusian mbg kepada kelompok sasaran tersebut.
“kami ingin padukan satu dengan yang lainnya sehingga penyaluran ini bisa tepat sasaran dan tepat manfaat,” ujar dadan.
dalam rapat itu, turut hadir secara virtual kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (lkpp) hendrar prihadi dan kepala badan pusat statistik (bps) amalia adininggar widyasanti.
sementara itu, mendagri didampingi oleh para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan kemendagri secara langsung.
adapun peserta rapat meliputi seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-indonesia beserta jajaran masing-masing. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Minggu 11 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan