Pencairan TPP ASN Dipercepat Demi Menggenjot Ekonomi

TANJUNGPINANG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mempercepat pencarian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara (TPP ASN). Hal itu dilakukan sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekonomi di awal 2025.

Sekretaris Daerah Pemkot Tanjungpinang Zulhidayat menyebutkan alokasi anggaran TPP untuk 2.000-an ASN Pemkot Tanjungpinang mencapai belasan miliar rupiah per tahun.

“Insyaallah hari ini atau besok TPP ASN dicairkan sesuai perintah wali kota Tanjungpinang. Anggarannya juga sudah tersedia,” kata Zulhidayat di Tanjungpinang, Kamis (8/5).

Pencairan TPP ASN diharapkan dapat mendongkrak perekonomian Tanjungpinang, mengingat belanja pemerintah termasuk tiga besar penopang ekonomi daerah itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“TPP ASN menjadi salah satu lokomotif ekonomi, karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat, sekaligus mendorong perputaran ekonomi daerah,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa kondisi perekonomian di Tanjungpinang hingga saat ini masih lesu, yaitu di angka 3,76 persen.

Sama seperti sebelumnya, perekonomian di pusat ibu kota Provinsi Kepri itu masih ditopang oleh pedagang eceran, lalu konstruksi dan belanja pemerintah.

“Makanya, salah satu yang kami dorong saat ini ialah merealisasikan belanja-belanja pemerintah, termasuk hak-hak ASN,” ujar Zulhidayat.

Selain itu, pemkot juga gencar menggerakkan roda perekonomian daerah melalui peningkatan pembangunan infrastruktur serta kunjungan pariwisata.

“Wali kota terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat terkait pembangunan infrastruktur dan pariwisata daerah,” katanya.

Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan pemulihan ekonomi perlu didasarkan pada data yang jelas, khususnya terkait titik-titik lemah pertumbuhan di tiap kecamatan.

Dengan begitu, katanya, masalah ekonomi dapat diidentifikasi dan solusi yang tepat bisa dirumuskan.

“Kalau tahu letak masalahnya, barulah langkah bisa disusun. Pemulihan ekonomi harus berbasis data dan inovasi,” ujarnya.

Lis turut mendorong dinas-dinas yang langsung membina pelaku usaha, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disdagin) dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, lebih intens berkolaborasi meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan sektor UMKM.