Meski Dikecam AS, Luhut Yakin QRIS Akan Membawa Efisiensi Ekonomi Indonesia

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menanggapi dengan tegas kritikan yang dilayangkan oleh Amerika Serikat terhadap implementasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Menurut Luhut, Indonesia tidak perlu khawatir dengan kritikan tersebut, karena sistem pembayaran ini justru memperkuat kedaulatan negara dalam hal transaksi perbankan.

Luhut mengungkapkan bahwa QRIS merupakan langkah terobosan yang membawa kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi digital.

Menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang mengembangkan QRIS dan GPN sejalan dengan upaya untuk mempercepat digitalisasi ekonomi di Indonesia, yang terbukti mengurangi biaya ekonomi dan meningkatkan efisiensi.

BACA JUGA:Dulu Nyaris Bangkrut, Kini NVIDIA Jadi Raja AI Dunia

"Kita sudah berhasil menerapkan sistem pembayaran digital ini di banyak sektor, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Luhut dalam wawancara eksklusif di program Top Ekonomi Metro TV.

Kritikan datang setelah perwakilan dari Amerika Serikat, melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), menyampaikan keberatannya terkait tidak dilibatkannya perusahaan-perusahaan Amerika, termasuk bank dan penyedia jasa pembayaran, dalam pengembangan QRIS dan GPN.

Mereka menganggap kebijakan ini bisa menghambat keterlibatan sektor swasta global dalam pasar Indonesia.

Namun, Luhut menegaskan bahwa langkah Indonesia ini bukan hanya tentang pembayaran digital, melainkan juga untuk meningkatkan kemandirian dan efisiensi ekonomi nasional.

BACA JUGA:Lupakan iPhone 17, Apple Bakal Luncurkan iPhone Foldable Pertama!

Luhut juga menambahkan bahwa keberhasilan program digitalisasi pemerintah, seperti e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa, menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang tepat.

Dalam hal ini, pemerintah telah mencapai hampir 90% digitalisasi untuk pengadaan barang dengan nilai belanja negara mencapai Rp 1.500 triliun.

Menurutnya, ini adalah peluang besar bagi Indonesia untuk terus mereformasi ekonomi agar lebih efisien dan berbasis teknologi.