Pemkab Bengkulu Utara Serahkan LKPD Unaudited 2024 ke BPK RI

BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Penyerahan dilakukan secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Command Center. LKPD Unaudited Tahun 2024 ini diserahkan langsung oleh Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, SE., MAP., kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Arif Agus.

Penyerahan ini merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2024.

Baca Juga: 500 Paket Sembako untuk Lansia Prasejahtera

"Kami mengucapkan selamat datang kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Arif Agus, yang kembali bertugas di Bengkulu setelah sebelumnya berpindah tugas sejak tahun 2019. Saya berharap kepemimpinan Arif Agus dapat semakin mendorong kemajuan tata kelola keuangan di Provinsi Bengkulu. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Kami merasa terhormat menjadi pemerintah daerah pertama di Provinsi Bengkulu yang menyampaikan LKPD Unaudited 2024,” ujarnya.

Dalam kondisi ini, ia menyoroti bahwa tahun 2024 merupakan tahun pertama penerapan penuh aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mencakup proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga penyusunan laporan keuangan daerah.

Dengan diserahkannya LKPD ini, Pemkab Bengkulu Utara berharap dapat terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, laporan ini akan masuk dalam tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam tata kelola keuangan dan aset daerah. Oleh karena itu, kami memohon bimbingan dan pendampingan dari BPK agar terus melakukan perbaikan. Pemkab Bengkulu Utara berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah guna mewujudkan tata kelola yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.