Tanggapi RUU KUHAP, Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik

Reporter: |

Editor: |

Senin , 17 Mar 2025 - 20:47

Tanggapi RUU KUHAP Gayus Lumbuun: Polisi Sebaiknya Tetap Jadi Penyidik-foto :jpnn.com-

tanggapi ruu kuhap, gayus lumbuun: polisi sebaiknya tetap jadi penyidik                            jakarta.koranradarlebong.com - mantan hakim agung mahkamah agung (ma) prof. gayus lumbuun mengatakan kepolisian sebaiknya tetap memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam rancangan undang-undang hukum acara pidana atau disebut kitab undang-undang hukum acara pidana (ruu kuhap), yang sedang dibahas dpr ri dan pemerintah.
“betul, tetap pada aturan yang ada (polisi melakukan penyidikan, jaksa melakukan penuntutan). saya mengusulkan sebaiknya kembali dengan tugas utama masing-masing dengan dilakukan kodifikasi pemahaman,” kata gayus, senin, 17 maret 2025.
berdasarkan pasal 1 ayat (1) kuhap, kata gayus, bahwa kepolisian yang diberi wewenang khusus dalam melakukan penyidikan.
dengan kata lain, polisi merupakan penyidik tunggal dalam perkara pidana. hal tersebut juga termaktub dalam perkap nomor 14 tahun 2011 yang menyebutkan, bahwa polisi adalah penyidik utama.
baca juga:persiapan polrestabes bandung menjelang mudik lebaran 2025
sementara, lanjut dia, pasal 1 ayat (6) kuhap menyebutkan jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
“namun, jaksa sekarang sudah mulai ikut-ikut ada ppns. jjaksa ikut penyidik. polisi dahulu penyidik tunggal, pasal 1 ayat (3) di kuhap, itu menyebutkan polisi adalah penyidik. artinya cuma dia saja,” ujar guru besar hukum pidana universitas krisnadwipayana ini.
menurut gayus, jika jaksa ingin melakukan penyidikan dan penuntut umum tentu harus dijelaskan alasannya di ruu kuhap karena dahulu memang kompromis sebenarnya.
dahulu, lanjut gayus, namanya penyidik tunggal kemudian berubah menjadi penyidik utama.
tentu saja, dia menyebut berubahnya dari penyidik tunggal menjadi penyidik utama itu ada maksud.
“polisi dahulu penyidik tunggal, pasal 1 ayat (3) kuhap itu menyebutkan polisi adalah penyidik, tetapi perkembangannya, polisi berubah menjadi penyidik utama. jadi, masih ada yang lain, makanya dia yang utama,” ujar gayus.
menurut gayus, kalau jaksa juga menjadi penyidik tentu memperkuat polisi sebagai penyidik utama.
tentunya, nanti di kuhap harus menjelaskan secara tegas sehingga ada sinkronisasi melalui kodifikasi.
“harus kodeks, dijelaskan dalam kodifikasi bahwa memang diperlukan ikut serta menyidik,” ujar gayus.
selain itu, gayus mengatakan saat ini juga terdapat peran sebagai penyidik yang dikenal dengan penyidik pegawai negeri sipil (ppns) yang diberi kewenangan sesuai lingkup kerjanya sebagaimana diatur dalam pp nomor 58 tahun 2010 dan perkap nomor 14 tahun 2011.
“seperti sekarang mungkin bersama ppns, penyidik sipil dari lembaga-lembaga itu ada. nah itu penyidik dan itu sah diperlukan. di kuhap ada lain-lain, berarti ada ppns, kejaksaan. namun, harus diperjelas keikutsertaan penyidik itu harus jelas. apa ruang lingkupnya. kalau kpk tipikor, menyidik tipikor. nah ini apa jaksa?,” pungkas gayus.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Selasa 18 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan