Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pendapat Hukum

Reporter: |

Editor: |

Minggu , 23 Feb 2025 - 23:59

-foto :jpnn.com-

sumpah advokat razman arif dibekukan, chandra sampaikan pendapat hukum                            radarlebong.bacakoran.co- razman arief nasution yang sumpah advokatnya dibekukan pengadilan tinggi ambon mendapat pembelaan dari rekan sesama lawyer, chandra purna irawan.
sebelumnya razman meminta agar pembekuan berita acara sumpah advokat yang dijatuhkan terhadap dirinya dicabut.
menurut razman arif, keputusan terkait sumpah advokat berada di tangan dewan pimpinan nasional perhimpunan advokat indonesia (dpn peradi) bersatu.
nah, chandra yang juga ketua lbh pelita umat, secara pribadi sesama rekan seprofesi razman, menyampaikan pendapat hukum terkait masalah tersebut.
 
pertama, chandra mengatakan bahwa pengadilan sepatutnya mengedepan prinsip hukum due process of law, yakni proses hukum yang adil dan benar dalam menangani suatu perkara.
 
"proses ini bertujuan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan pihak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan," kata chandra melalui keterangan tertulis, minggu (23/2/2025).
 
dia berpendapat bahwa seseorang tidak dapat dirampas hak hidupnya, kebebasannya, atau harta bendanya tanpa prosedur administratif pemeriksaan-pemeriksaan pendahuluan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, termasuk pemeriksaan di sidang pengadilan.
 
dalam kasus razman, chandra menilai pengadilan seharusnya mengajukan pengaduan kepada organisasi advokat terkait.
 
kemudian, organisasi advokat menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan menyerahkan prosesnya melalui dewan kehormatan daerah dengan membentuk majelis sidang etik yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili pengaduan tersebut.
 
"serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada advokat yang bersangkutan untuk membela diri," tuturnya.
 
apabila yang bersangkutan diputus bersalah oleh majelis etik, maka terhadap putusan majelis etik tersebut, kepada advokat teradu diberikan kesempatan untuk melakukan upaya banding bila putusannya dirasa tidak adil dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan etik.
 
adapun jika setelah proses selanjutnya advokat tetap dinyatakan bersalah dan diberhentikan dari profesinya, organisasi advokat tersebut akan mengirimkan surat kepada mahkamah agung (ma) untuk membekukan sesuai isi putusan majelis etik.
 
"menjatuhkan sanksi pemberhentian dari profesi tanpa dilakukan pemeriksaan melalui sidang etik dan melanggar prinsip hukum, itu adalah pelanggaran hukum," kata chandra.
 
dia menambahkan bahwa pengadilan tinggi (pt) sepatutnya mencontoh hakim mahkamah konstitusi (mk ri) yang mengadukan advokat prof. denny indrayana kepada kongres advokat indonesia (kai) karena dugaan melakukan pelanggaran etik profesi advokat.
 
"kedua, sepatutnya seluruh organisasi advokat dan seluruh advokat dari lintas organisasi, bersatu untuk menjaga muruah dan kehormatan profesi, membela secara terhormat, intelek, dialektika, dan tanpa kekerasan," tutur chandra.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Jumat 7 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan