PHK Honorer juga Menyasar Guru, Terbanyak Tendik, Lihat Datanya

TANJUNGPINANG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan salah satu dari sekian banyak pemda yang mengambil kebijakan merumahkan honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun.

Para honorer yang terkena PHK, selain masa kerja kurang 2 tahun, juga tidak masuk dalam database BKN.

Pemprov Kepri telah merumahkan ratusan pegawai honorer, dengan mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Sekdaprov Kepri Adi Prihantara menjelaskan, honorer dengan masa kerja di bawah dua tahun tidak bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta dirumahkan mulai Februari 2025.

"Jadi, mereka yang dirumahkan ini adalah honorer yang memiliki masa kerja di bawah dua tahun dan tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN)," kata Sekda Adi di Tanjungpinang, Kamis (13/2).

Sementara bagi honorer database BKN dengan masa kerja minimal dua tahun, kata Sekda, diberi kesempatan ikut seleksi PPPK 2024, dan saat ini masih tetap diizinkan bekerja.

Apabila para honorer database BKN tidak lulus seleksi PPPK 2024, maka kemungkinan ada opsi dialihkan menjadi PPPK Paruh Waktu.

"Kalau keuangan daerah membaik, bisa saja diangkat otomatis jadi PPPK penuh," ujar Adi.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan KORPRI Pemprov Kepri Yeny Trisia Isabella menyampaikan total ada 120 tenaga honorer di lingkungan pemprov setempat yang dirumahkan.

Dari jumlah tersebut, katanya, mayoritas merupakan tenaga kependidikan (tendik) atau pegawai tata usaha (TU) di satuan pendidikan SMA sederajat.

"Jumlahnya ada sekitar 57 orang," kata Yeny.

Selain itu, ada pula 37 pegawai teknis, 24 tenaga guru, serta dua tenaga kesehatan yang juga terdampak kebijakan tersebut.

Diketahui, PHK honorer non-database BKN dengan masa kerja kurang 2 tahun juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. (jp)