Demo Honorer Hari Ini: PPPK Penuh Waktu Harga Mati!

Ribuan massa tenaga honorer menggelar aksi demo di Kantor Bupati Serang, menuntut diangkat menjadi PPPK penuh waktu, Rabu (15/1/2025).-Foto: net-

SERANG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Menjelang penutupan pendaftaran seleksi PPPK 2024 tahap 2, ribuan honorer melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Serang, Banten, Rabu (15/1).

Demo honorer hari ini menuntut pemerintah mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK penuh waktu.

“PPPK Penuh Waktu Harga Mati!,” demikian tulisan di spanduk besar yang dibawa massa aksi.

Pantauan saat di lokasi pada, Rabu, kedatangan ribuan tenaga honorer dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Serang tersebut menuntut kejelasan pengangkatan sebagai PPPK penuh waktu.

Wakil Ketua Porsitas Kabupaten Serang Aat Supriyatna mengatakan bahwa seluruh demonstran menuntut agar Pemkab Serang dapat mengakomodir seluruh honorer menjadi PPPK penuh waktu.

"Kami dari honorer OPD se-Kabupaten Serang, tuntutannya PPPK penuh waktu, tidak ada yang lain. Tidak mau R2 atau R3, pokoknya PPK penuh waktu, titik," katanya di Serang, Rabu.

Dia mengatakan selama ini dalam satu tahun Pemkab Serang hanya membuka kurang lebih 500 kuota, sedangkan honorer di Kabupaten Serang berjumlah 4.500 orang. Sehingga tidak terakomodir seluruhnya.

"Kami di sini, honorer-honorer itu sudah banyak yang sudah pada tua, sudah berusia, masa mau diangkat cuman paruh waktu," cetusnya.

Sebelum melakukan aksi ini, pihak mengaku sudah melakukan upaya audiensi dari tahun lalu. Hanya saja tidak membuahkan hasil, hanya janji yang disampaikan.

"Hasilnya juga hanya janji-janji saja. Tapi ya kenyataannya tidak ada. Padahal mereka mengaku pemerintah Kabupaten Serang akan menyelesaikan semua honorer di Kabupaten Serang," katanya.

Pihaknya menuntut pemerintah untuk transparansi dan akuntabilitas dalam melakukan penggunaan kekuasaan dalam perekrutan PPPK.

"Kami akan tetap bertahan di sini apapun yang terjadi supaya apa yang kami inginkan ini bisa tercapai, pemerintah juga harus transparansi dan akuntabilitas dalam perekrutan PPPK," pungkas Aat. (jp)

Tag
Share