R2 dan R3 Kepung Kantor Gubernur, Honorer Satpol PP Minta Diangkat PNS
Honorer Satpol PP menuntut pemerintah menjalankan UU Pemda Pasal 256. -Foto dok. FKBPPPN -
JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Peserta seleksi PPPK tahap 1 berkode R2 dan R3 akan melakukan demo di Kantor Gubernur Jawa Barat pada Kamis (16/1).
Dalam aksi tersebut, 2 ribu lebih honorer Satpol PP akan bergabung.
Mereka menyuarakan kepada pemerintah untuk menjalankan amanat UU Pemda Pasal 256, yaitu menempatkan Satpol PP sebagai pegawai negeri sipil (PNS).
"Besok, lebih dari 2 ribu honorer Satpol PP akan demo di Kantor Gubernur Jabar," kata Ketum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah kepada JPNN, Rabu (15/1).
Dia menegaskan aksi itu akan berkelanjutan. Setelah di gubernuran, akan dilanjutkan demo ke Kantor Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dan puncaknya di Istana Negara dalam waktu yang tidak bersamaan.
Walaupun bergabung dengan massa R2 dan R3, lanjutnya, honorer Satpol PP memiliki tuntutan khusus.
"Kami minta penyelesaian honorer Satpol-PP harus sesuai dengan amanat UU 23 Tahun 2014 Pasal 256 bahwa polisi pamong praja adalah jabatan fungsional PNS," serunya.
Dia mengungkapkan, honorer Satpol PP sudah mengikuti seleksi PPPK 2024 tahap 1.
Namun, tercatat 4.300 honorer Satpol PP se-Jabar yang tidak mendapatkan formasi, sehingga berstatus R2 dan R3.
Melihat fakta tersebut, lanjut Fadlun, honorer Satpol PP bersikukuh untuk diselesaikan lewat pengangkatan PNS.
Alasannya, penyelesaian honorer Satpol-PP lewat PPPK tidak sesuai dengan amanat undang undang.
Selain tu, tidak akan terselesaikan seluruh Indonesia karena menggunakan anggaran daerah.
Berbeda kata Fadlun, dengan PNS yang menggunakan APBN, sehingga dananya dari pusat.
"Kalau penyelesaian dengan PPPK, akan berlarut-larut karena dibebankan kepada daerah, apalagi untuk pemda yang APBD-nya kecil akan menjadi permasalahan besar," pungkasnya. (jp)
- Tag
- Share
-
-
