Praktisi Hukum Ini Soroti Integritas Petinggi Kejagung, Pernyataannya Menohok Banget

 JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Koordinator Aliansi Pengacara Indonesia, Lukmanul Hakim menilai integritas petinggi Kejaksaan Agung (Kejagung) makin bobrok di era kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Menurut praktisi hukum itu, kebobrokan integritas petinggi di Gedung Bundar tersebut makin parah dengan beberapa kasus yang diduga menyeret para petinggi Korps Adhyaksa.

Salah satunya yang terbaru adalah kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Indonesia Police Watch (IPW) bersama sejumlah organisasi masyarakat lain sudah melaporkan Febrie ke KPK karena diduga terlibat dalam korupsi pelaksanaan lelang Barang rampasan Benda Sita korupsi berupa satu paket saham PT Gunung Bara Utama (GBU).

BACA JUGA:KPK Periksa Dirut PT Energi Kita hingga PT Permana Putra Mandiri

"Secara integritas, para petinggi kejagung saya kira banyak yang bobrok sekarang ini," kata Lukman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Menurut Lukman, apa yang dikemukakannya berdasarkan banyaknya persoalan yang membelit Kejaksaan Agung.

Bahkan kata dia, selain kasus Febrie yang kini dilaporkan ke KPK, pimpinan kejagung sendiri yakni RT Burhanudin dinilai punya track record yang buruk.

"Selain Pak Febrie yang tersandung dugaan korupsi, Pak Burhanuddin sendiri juga diisukan dengan kasus, meski mungkin agak personal, tetapi tetap merontokkan integritasnya sebagai penegak hukum. Apalagi kita juga melihat bahwa masing-masing tim di kejagung ini tampak jalan sendiri-sendiri. Ya, mungkin karena semua mereka sudah saling memegang kartu As," jelas Lukman.

BACA JUGA:Penjelasan Terbaru Direktur Penyidikan KPK soal Kasus Korupsi di Kaltim

Sebelumnya, pada Mei 2024 lalu, dalam sebuah Dialog Publik yang digelar di Senayan Park, Jakarta, Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) dan sejumkah tokoh penggiat anti korupsi sepakat mendorong KPK mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang dan/atau persekongkolan jahat dan/atau tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan lelang  yang kini menyeret Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah.

Mereka yang saat itu hadir di antaranya Boyamin Saiman (MAKI), Faisal Basri (IDEF), Sugeng Teguh Santoso (IPW), Melky Nahar (JATAM).

Mereka sepakat KPK turun tangan karena diduga ada kerugian negara dalam pelaksanaan lelang Barang Rampasan Benda Sita Korupsi berupa 1 (satu) paket saham PT. GBU oleh Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung RI dimenangkan PT. IUM.

“Harga limit mendapat persetujuan Jampidsus Kejagung RI, yang diduga mengakibatkan terjadinya kerugian negara sedikitnya sebesar Rp. 9 Triliun, serta menyebabkan pemulihan asset megakorupsi Jiwasraya dalam konteks pembayaran kewajiban uang pengganti Terpidana Heru Hidayat sebesar Rp 10,728 triliun menjadi tidak tercapai," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam paparannya saat itu.