DPRD Bengkulu Utara Minta Pemkab Upayakan Tambahan Kuota PPPK Guru Non-ASN dan Tenaga Teknis

Reporter: Firdaus Effendi |

Editor: Reni Apriani |

Minggu , 08 Sep 2024 - 23:32

Ketua Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Hasdiansyah, meminta penambahan kuota PPPK Guru NON ASN dan Tenaga Teknis-foto :firdaus effendi/radar lebong-

Ini sangat penting, karena masih banyak tenaga non-ASN yang masih bertugas dan sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun,” tambahnya.

Hasdiansyah juga menekankan pentingnya mencari solusi bagi tenaga non-ASN yang sudah lanjut usia dan memiliki pengalaman panjang, namun belum memenuhi syarat formal seperti kualifikasi pendidikan.

Ia berharap adanya kebijakan yang memberikan kelonggaran atau kemudahan bagi mereka yang sudah lama mengabdi, meskipun belum bergelar sarjana.

“Terdapat banyak tenaga non-ASN di Bengkulu Utara yang bekerja dalam bidang administrasi dan tugas-tugas teknis lainnya, yang tidak semuanya memerlukan keahlian khusus. Namun, mereka tetap berperan penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pengangkatan mereka menjadi PPPK,” tegasnya.

Harapan besar masyarakat Bengkulu Utara saat ini terletak pada seleksi PPPK, terutama bagi mereka yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi CPNS.

Bagi tenaga non-ASN yang sudah lama mengabdi, pengangkatan menjadi PPPK adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih pasti dan stabil.

Dengan adanya desakan dari legislatif, diharapkan Pemkab Bengkulu Utara dapat terus berjuang untuk mendapatkan kuota tambahan, baik untuk tenaga pendidik, teknis, maupun kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat setempat.(*)

dprd bengkulu utara minta pemkab upayakan tambahan kuota pppk guru non-asn dan tenaga teknis                            bengkulu utara.radarlebong.bacakoran.co - pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara akan segera memulai tahap rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk).
tahun ini, pemkab bengkulu utara mendapatkan kuota sebanyak 200 pppk, yang terdiri dari 193 tenaga teknis dan 7 tenaga bidan pendidik. para bidan tersebut sebelumnya telah dinyatakan lulus seleksi pppk, namun belum dilantik.
berbeda dengan tahun 2023, ketika pemkab bengkulu utara memperoleh kuota besar untuk pppk guru hingga hampir 1.000 orang, tahun ini tidak ada kuota untuk tenaga pendidik. hal ini menjadi sorotan karena masih banyak guru non-asn di bengkulu utara yang menantikan kesempatan diangkat sebagai pppk.
menyikapi hal ini, ketua komisi i dprd bengkulu utara, hasdiansyah, menyuarakan harapannya agar pemkab bengkulu utara berupaya mendapatkan kembali kuota pppk, khususnya untuk tenaga pendidik dan tambahan bagi tenaga teknis serta kesehatan.
baca juga:kejari bidik tersangka baru dugaan korupsi kur fiktif
menurutnya, peluang ini sangat penting, mengingat banyak tenaga non-asn di bengkulu utara yang sudah berusia di atas 35 tahun, sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (cpns).
"kami mendesak pemda bengkulu utara untuk terus mencari peluang agar kuota pppk bagi tenaga pendidik non-asn serta tenaga teknis dan kesehatan dapat ditambah.
dengan demikian, lebih banyak masyarakat yang sudah lama mengabdi sebagai tenaga non-asn bisa diangkat menjadi pppk.
terlebih lagi, banyak dari mereka sudah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, dan usianya sudah tidak memungkinkan lagi untuk mengikuti tes cpns,” jelas hasdiansyah.
baca juga:aps romer dirusak otd, golkar bakal lapor polisi
ia juga menyoroti bahwa pada tahun sebelumnya, tidak semua kuota untuk pppk guru dan tenaga kesehatan berhasil terisi.
oleh karena itu, hasdiansyah berharap agar kuota yang tidak terpakai tersebut dapat dialihkan untuk seleksi pppk berikutnya.
selain itu, ia mengusulkan agar formasi yang tidak diminati pada seleksi tahun lalu dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat ini, sehingga dapat menarik lebih banyak pelamar.
“kami berharap pemkab bengkulu utara dapat berkomunikasi dengan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb) untuk memastikan bahwa kuota pppk yang tidak terserap bisa dikembalikan kepada bengkulu utara.
ini sangat penting, karena masih banyak tenaga non-asn yang masih bertugas dan sudah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun,” tambahnya.
hasdiansyah juga menekankan pentingnya mencari solusi bagi tenaga non-asn yang sudah lanjut usia dan memiliki pengalaman panjang, namun belum memenuhi syarat formal seperti kualifikasi pendidikan.
ia berharap adanya kebijakan yang memberikan kelonggaran atau kemudahan bagi mereka yang sudah lama mengabdi, meskipun belum bergelar sarjana.
“terdapat banyak tenaga non-asn di bengkulu utara yang bekerja dalam bidang administrasi dan tugas-tugas teknis lainnya, yang tidak semuanya memerlukan keahlian khusus. namun, mereka tetap berperan penting dalam mendukung jalannya pemerintahan.
oleh karena itu, kami berharap pemerintah dapat mempertimbangkan pengangkatan mereka menjadi pppk,” tegasnya.
harapan besar masyarakat bengkulu utara saat ini terletak pada seleksi pppk, terutama bagi mereka yang usianya sudah tidak memungkinkan untuk mengikuti seleksi cpns.
bagi tenaga non-asn yang sudah lama mengabdi, pengangkatan menjadi pppk adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan status kepegawaian yang lebih pasti dan stabil.
dengan adanya desakan dari legislatif, diharapkan pemkab bengkulu utara dapat terus berjuang untuk mendapatkan kuota tambahan, baik untuk tenaga pendidik, teknis, maupun kesehatan, demi kesejahteraan masyarakat setempat.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Senin 9 September 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan