RADARLEBONG.BACAKORAN.CO -Hingga menjelang akhir Agustus 2025, Rumah Susun (Rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terletak di belakang Kantor Bupati Lebong belum juga ditempati.
Padahal, pengelolaan Rusun ASN tersebut telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong sejak Juni 2025 lalu. Kendala utama terletak pada belum selesainya Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur mekanisme penempatan penghuni.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lebong, Epan Gustanto, SP, mengungkapkan bahwa draf Perbup saat ini masih dalam tahap revisi. Sebelumnya, draf tersebut telah diserahkan ke Bagian Hukum Setkab Lebong, namun dikembalikan karena ada sejumlah kekurangan.
“Insyaallah dalam waktu dekat ini akan kembali kami serahkan ke Bagian Hukum untuk diproses,” jelasnya.
BACA JUGA:Realisasi Pembangunan Jalan Baru Desa Talang Ratu Terhambat
Epan menambahkan, hingga kini sudah lebih dari 60 ASN yang mendaftarkan diri untuk menempati rusun tersebut.
Sementara itu, jumlah unit kamar yang tersedia hanya 42. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat ASN untuk menghuni rusun yang dibangun dengan dukungan pemerintah pusat itu.
“Karena pendaftar lebih banyak dari kapasitas, nantinya akan dilakukan seleksi sesuai kriteria yang diatur dalam Perbup,” ujarnya.
Menurutnya, setiap berkas pendaftar akan melalui proses seleksi yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tidak hanya untuk memberikan pelayanan bagi ASN, tetapi juga memastikan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
“Selain mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberadaan rusun ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ASN, khususnya yang belum memiliki rumah tinggal,” terangnya.
Epan menargetkan penyelesaian regulasi dapat rampung dalam waktu dekat sehingga proses seleksi dan penempatan penghuni segera dilakukan.
“Pemkab berharap rusun ini segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi ASN yang membutuhkan hunian,” tutupnya.