BENGKULU UTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Mengantisipasi terjadinya gejolak dan konflik sosial ditengah masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara (BU) meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih aktif dan tegas dalam mengatur serta mengawasi kegiatan perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara.
Hal ini diungkapkan oleh anggota DPRD Bengkulu Utara dari Fraksi Partai Nasdem, Iqbal Andeka Putra.
"Pemerintah daerah perlu mengeluarkan peraturan dan kebijakan yang jelas serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap berbagai aspek operasional perusahaan swasta, termasuk perizinan, pengelolaan limbah, ketenagakerjaan, hingga dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Pemerintah daerah harus hadir dan memastikan bahwa setiap perusahaan swasta yang beroperasi di Bengkulu Utara benar-benar mematuhi regulasi yang berlaku. Mulai dari perizinan, pengelolaan limbah, hak-hak tenaga kerja, hingga tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar," katanya.
Dijelaskannya, keberadaan perusahaan swasta di daerah, memang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
BACA JUGA:DPRD Bengkulu Utara Dukung Penuh Pembangunan Sekolah Rakyat
Namun, tanpa pengawasan yang ketat, aktivitas perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif, baik dari sisi lingkungan, ketenagakerjaan, maupun sosial. Mengingat selama ini banyak terjadi konflik sosial antara perusahaan dan masyarakat di berbagai wilayah di Bengkulu Utara.
Konflik tersebut umumnya dipicu oleh persoalan perizinan, pengelolaan limbah, perekrutan tenaga kerja yang tidak melibatkan warga lokal, hingga persoalan tanggung jawab sosial perusahaan yang dinilai tidak maksimal.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan regulasi yang jelas dan melakukan pengawasan secara berkesinambungan terhadap semua perusahaan yang beroperasi. Hal ini penting untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran yang bisa memicu konflik di tengah masyarakat. Dan sudah menjadi fakta bahwa konflik antara perusahaan dan masyarakat kerap terjadi di Bengkulu Utara. Ini tidak bisa terus dibiarkan. Pemerintah daerah harus hadir dan bersikap tegas," tambahnya.
Sejauh ini diakuinya, lemahnya pengawasan bisa menimbulkan masalah baru di masyarakat, seperti pencemaran lingkungan, sengketa lahan, ketimpangan tenaga kerja lokal, hingga konflik horizontal antara perusahaan dan warga.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penindakan jika ditemukan pelanggaran. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap permisif terhadap perusahaan yang tidak taat aturan.
Penindakan tegas perlu dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Dengan melihat Aspek-aspek penting yang perlu diawasi, mencakup perizinan usaha, pengelolaan limbah, tanggung jawab sosial perusahaan, serta pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang melibatkan tenaga kerja lokal.
"Kita ingin investasi dan kegiatan usaha berjalan baik, tapi harus seimbang dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jangan sampai pembiaran justru menciptakan persoalan yang merugikan warga kita sendiri. Kita tidak menolak investasi, tapi harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, kelestarian lingkungan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat," tegasnya.
Dengan pengawasan yang intensif dan penegakan aturan yang konsisten, dirinya pun meyakini hubungan antara perusahaan swasta dan masyarakat akan lebih harmonis serta mampu menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Ia berharap Pemerintah Daerah dapat bertindak tegas namun adil, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan harmonis di Bengkulu Utara.
"Dengan pengawasan yang intensif dan penegakan aturan yang konsisten, kami meyakini hubungan antara perusahaan swasta dan masyarakat akan lebih harmonis serta mampu menciptakan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Asalkan Pemda Bengkulu Utara dapat bertindak tegas namun adil, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan agar tercipta iklim usaha yang sehat dan harmonis di Bengkulu Utara," tandasnya.(*)