Nama-nama lain yang mendapat penilaian buruk antara lain Menteri HAM Natalius Pigai (68,5%), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (65,2%), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto (57,8%), dan Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait (55,2%).
Kontroversi sejak awal menjabat menteri memberikan persepsi negatif dari publik, ditambah sejumlah isu seperti maraknya penyelewengan dan tidak tepat sasarannya penggunaan dana desa serta tanda tanya publik soal program 3 juta rumah.
“Hal yang sama dialami oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (54,6%) yang sempat menentang pembongkaran pagar laut di Tangerang,” jelas Johan.
Berikutnya ada Menteri Olahraga Dito Ariotedjo (53,6%), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana (52,3%), dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (51,7%).
Belakangan nama Widiyanti Putri disebut-sebut sebagai menteri dengan kekayaan yang fantastis dalam laporan harta penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK.
Sementara itu kontroversi di dunia olahraga dan karut-marut persoalan lingkungan memberi penilaian buruk, sekaligus menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran dalam menjalankan roda pemerintahan dan menjaga kepercayaan publik.
“Muncul desakan publik agar dilakukan reshuffle terhadap sejumlah menteri yang dinilai buruk, atau setidaknya Presiden Prabowo melakukan evaluasi secara terbuka atas kinerja para menterinya,” pungkas Johan. (jp)