Keterbatasan Anggaran, PUPR-Hub Lebong Minta Program Inpres Dilanjutkan

LEBONG  - Di tahun 2024 mendatang, Kabupaten Lebong berharap mendapatkan dukungan melalui program Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan infrastruktur jalan, yang akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Dinas PUPR-Hub Kabupaten Lebong, Joni Prawinata, SE, MM, menyampaikan bahwa dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, bantuan ini sangat diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah tersebut.

"Kami sangat berharap Lebong dapat kembali mendapatkan program Inpres pada tahun depan," ungkap Joni.

Pada tahun anggaran 2023, dua ruas jalan di Kabupaten Lebong sedang dibangun melalui program Inpres, yakni ruas jalan Semelako - Embong Panjang dan ruas Lemeu Pit - Selebar Jaya, yang saat ini masih dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan.

Baca Juga: Desa Talang Bunut Tuntas Bangun JUT dari Dana Desa

"Beberapa hari lalu, kami ikut mendampingi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama BPJN dan tim pengamanan PSN ke dua ruas jalan yang dibangun melalui program Inpres," ungkap Joni.

Program Inpres ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Lebong dalam mewujudkan infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, program Inpres dianggap sebagai solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kabupaten Lebong, mendukung percepatan program daerah dalam mewujudkan infrastruktur jalan untuk masyarakat.

"Kami berharap di tahun 2024, Kabupaten Lebong dapat kembali mendapatkan program ini," harap Joni.

Joni juga berharap agar dua ruas jalan di Kabupaten Lebong yang masuk dalam Inpres nomor 3 tahun 2023 dapat selesai dengan baik. Perbaikan ruas jalan Embong Panjang-Semelako sepanjang 3,66 Km dengan anggaran Rp 18.867.874.000 dan perbaikan ruas jalan Talang Bunut-Lemeu Pit sepanjang 4,55 Km dengan anggaran Rp 25.361.545.000.

"Kami berharap pihak rekanan dapat menyelesaikan pembangunan jalan program Inpres sesuai dengan kontrak, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat," demikian disampaikan. (bye)