Harga Pangan Bergejolak, Sri Mulyani: Pemerintah Fokus Kendalikan Inflasi Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa inflasi harga pangan sedang mengalami gejolak atau biasa disebut kondisi (volatile food).

Menanggapi kondisi itu, pemerintah memilih berfokus dalam upaya pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani pada Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada hari Selasa (30/1).

Dilansir dari Kantor Berita ANTARA, ia menyatakan tindakan pemerintah untuk fokus pada pengendalian inflasi karena hal itu akan langsung berpengaruh kepada daya beli masyarakat.

Baca Juga: Identitas Nascar Masuk ke MotoGP Lewat Tim Baru Trackhouse Racing

“Jadi kami akan terus merumuskan langkah APBN sebagai shock absorber atau peredam dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Khususnya pada momen saat ekonomi global melemah, maka pemerintah harus melindungi dari sisi domestik,” ujarnya.

Menurutnya perekonomian global akan melambat. Berdasarkan pernyataan Bank Dunia yang memperkirakan ekonomi global akan melambat dari tiga persen pada tahun 2022 menjadi 2,5 persen pada 2023 dan semakin turun menjadi 2,4 persen pada tahun 2024.

Terkait dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu upaya mengendalikan inflasi ia menyatakan anggaran bansos memang naik pada tahun 2024 ini.

Pada tahun 2023 anggaran dari APBN yang disalurkan untuk bansos sebesar Rp 476 triliun dan meningkat Rp 20 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp 496 triliun.

Anggaran tersebut akan digunakan pada Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Kartu Sembako bagi 18,7 juta KPM.  

Ia juga mengatakan terkait peningkatan anggaran bansos sejumlah Rp 20 triliun itu sebelumnya sudah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian disetujui menjadi Undang-Undang (UU) APBN.

Meskipun demikian, dirinya memberikan garis bawah terhadap intervensi APBN pada pengendalian harga pangan tersebut tidak hanya melalui bansos.

Pemerintah juga melakukan intervensi lewat anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun pada tahun 2023 dan pada tahun ini sebesar Rp 114,3 triliun.

Anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi, meningkatkan kesejahteraan petani, membangun infrastruktur pertanian, mengembangkan sentra-sentra produksi, serta menguatkan cadangan pangan nasional.

“Maka pengendalian harga pangan yang sedang bergejolak ini bukan hanya dalam bentuk bantuan pangan, tetapi terdapat banyak bentuk lainnya dalam APBN,” pungkasnya. (jp)