Dukung Polri Usut Aktor Beras Oplosan, Sahroni: Jangan Sampai Kehilangan Kepercayaan Rakyat!

RADARLEBONG.BACAKORAN.CO-Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung penuh langkah cepat Polri mengusut kasus beras oplosan.

Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Kamis (17/7) yang menyebut 25 distributor akan diperiksa terkait kasus beras oplosan.

Kapolri menyebut pemeriksaan menyasar distributor maupun produsen yang mengisi beras di bawah list kemasan.

Polisi juga bekerja sama dengan Kementan untuk melakukan pengecekan laboratorium terhadap sampel beras oplosan.

BACA JUGA:KPK Periksa Dua Mantan Direktur Terkait Dugaan Pembayaran Fiktif Asuransi PT Pelni

Menurut Sahroni, ketegasan polisi dalam menindak kasus ini sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

"Saya mengapresiasi langkah cepat, tepat dan responsif Pak Kapolri beserta jajaran, dalam menindaklanjuti laporan soal kasus beras oplosan. Ini bukti bahwa Polri tegas dan berani memberantas mafia pangan," kata Sahroni, Jumat (18/7/2025).

Legislator Fraksi Partai NasDem itu mengatakan kasus ini menyentuh langsung kebutuhan pokok masyarakat sehingga tidak bisa ditoleransi, apalagi kerugian dan bahayanya riil dirasakan rakyat.

"?Saya harap prosesnya berjalan cepat, dan para aktor-aktornya segera ditindak tegas. Jangan sampai kita (pemerintah, red) kehilangan kepercayaan masyarakat ?akibat membiarkan kejahatan masif seperti ini terus terjadi dan terulang," ujar Sahroni.

Bendahara umum Partai NasDem itu juga mengingatkan bahwa kasus beras oplosan bisa jadi pintu masuk menguak dan mencegah praktik curang lainnya di sektor pangan.

"Ke depan, saya juga minta agar Satgas Pangan Polri mengawasi ketat semua sektor pangan lainnya. Jangan hanya fokus ke beras saja," kata dia.

Menurut Sahroni, bila praktik curang ini dibiarkan, maka pemerintah bisa kehilangan kendali atas ketahanan pangan nasional.

"Yang mana itu akan sangat menghambat program-program Pak Presiden Prabowo," ucap Sahroni.

Berdasarkan temuan terbaru, lebih dari 212 merek beras diduga melanggar standar mutu dan takaran, dengan kerugian yang diperkirakan mencapai Rp 99 triliun per tahun.