Pengadaan Seragam Sekolah Gratis di Lebong Belum Jelas

Plt) Kepala Dinas PUPR-Hub Lebong, Fakhrurrozi, S.Sos, M.Si-foto :adrian roseple/radarlebong-

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Program pengadaan seragam sekolah gratis yang digadang-gadang akan meringankan beban orang tua siswa baru di Kabupaten Lebong hingga kini belum menemui kepastian. 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lebong menyatakan masih menunggu kejelasan anggaran sebelum dapat memastikan pelaksanaannya, baik tahun ini maupun tahun depan.

“Sampai saat ini belum ada kepastian, program itu (pengadaan seragam sekolah gratis, red) dilaksanakan tahun ini atau tidak,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Lebong, Fakhrurrozi, S.Sos., M.Si, Sabtu, 21 Juni 2025.

Ia mengungkapkan, sebelumnya pengadaan seragam gratis tersebut telah direncanakan untuk siswa baru tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Baca Juga: Festival Tabut Dipusatkan di Sport Cente

Namun, akibat adanya kebijakan efisiensi anggaran, rencana itu belum dapat direalisasikan.

“Kita juga belum tahu, pengadaan seragam gratis itu hanya untuk satu jenis seragam atau untuk seluruh seragam sekolah,” jelasnya.

Lebih lanjut Fakhrurrozi menyebutkan bahwa belum ada kepastian alokasi dana untuk pengadaan seragam dimaksud.

Ketidakjelasan anggaran tersebut menjadi faktor utama mandeknya program yang diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu.

“Jika tidak bisa dijalankan tahun ini karena kebijakan efisiensi anggaran, maka kita pastikan akan diupayakan pada tahun depan,” tegasnya.

Ia menambahkan, Disdikbud Lebong akan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan Bupati Lebong dan Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong untuk memastikan arah dan kejelasan kebijakan anggaran terhadap program tersebut.

“Yang jelas kita koordinasikan dulu ke Pak Bupati dan memastikan anggarannya ke BKD,” pungkas Fakhrurrozi.

Diketahui, program seragam sekolah gratis sebelumnya pernah diusulkan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah.

Namun hingga pertengahan tahun 2025 ini, implementasinya masih bergantung pada ketersediaan dana di tengah upaya efisiensi anggaran daerah dalam mendukung pendidikan dasar yang inklusif dan ramah terhadap kondisi ekonomi keluarga siswa.

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan