Prabowo Naikkan Gaji Hakim, Komisi III DPR: Tidak Ada Lagi Cerita Main Perkara

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Anggota Komisi III DPR RI Martin Daniel Tumbelaka menyatakan tidak ada lagi cerita bagi hakim bermain 'mata' dalam menangani sebuah perkara.

Hal ini disampaikan sebagai respons kebijakan pemerintah menaikkan gaji hakim hingga 280 persen.

Martin mengapresiasi kebijakan itu sebagai penguat moral hakim dalam menolak praktik suap dan intervensi lembaga peradilan di tanah air.

Dia memandang peningkatan kesejahteraan hakim merupakan fondasi penting dalam menciptakan peradilan yang bersih, adil, dan bebas dari intervensi.

"Kebijakan Pak Presiden Prabowo ini patut diapresiasi. Semoga melalui kebijakan ini para hakim akan lebih kuat secara moral untuk menolak suap dan intervensi,” kata Martin dalam keterangan yang diterima di JPNN.com, Jumat (13/6).

Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo itu sangat tepat dan mencerminkan komitmen pemerintah terhadap reformasi hukum yang lebih nyata.

“Pak Prabowo mengambil langkah berani dan strategis," tuturnya.

Untuk itu, legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Utara tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung kebijakan tersebut.

"Kita harus dukung penuh. Kalau ingin hukum ditegakkan tanpa pandang bulu maka hakim harus diberi perlindungan dan kesejahteraan yang memadai,” ujarnya.

Dia pun berharap kenaikan gaji itu diikuti pula dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) hakim, pelatihan integritas, dan pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Yudisial (KY) maupun masyarakat.

Sebab, menurut dia, reformasi tidak cukup hanya dari sisi pendapatan, tetapi juga dari sistem penilaian kinerja dan etika.

“Kita tidak ingin ada lagi cerita soal hakim yang bermain mata dengan perkara. Setelah gaji dinaikkan, tidak boleh ada alasan lagi untuk main curang. Semua harus bekerja dengan jujur dan profesional,” ucapnya.

Sebagai anggota Komisi III yang membidangi urusan hukum, Martin menyatakan siap mengawal anggaran dan kebijakan pemerintah terkait penguatan lembaga peradilan di Indonesia.

Dia mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi kinerja hakim di semua tingkatan karena partisipasi publik merupakan kunci agar sistem hukum tidak berjalan secara tertutup dan tetap menjaga kepercayaan rakyat.