Blending BBM Tindakan Legal Selama Mengikuti Izin dan Standar Mutu

blending bbm tindakan legal selama mengikuti izin dan standar mutu radarlebong.bacakoran.co - direktur eksekutif indonesian resources studies (iress) marwan batubara menyebut tindakan blending merupakan kegiatan legal dan teknis yang bertujuan meningkatkan mutu bahan bakar. blending bahan bakar minyak (bbm) merupakan bagian dari kegiatan pengolahan yang diperbolehkan, selama mengikuti izin dan standar mutu yang ditetapkan. sesuai pasal 10 ayat (1) uu 22/2001 tentang minyak dan gas bumi (uu migas) diatur bahwa pengolahan dilakukan untuk meningkatkan mutu dan/atau menyesuaikan hasil proses dengan kebutuhan pasar.   pengaturan secara teknis diatur melalui peraturan pemerintah (pp) 36/2004 jo. pp 30/2009 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. oleh karena itu, blending bbm itu tindakan yang legal sepanjang memenuhi spesifikasi mutu produk sesuai aturan perundang-undangan, dan kegiatan pengolahan itu dilaporkan serta dilakukan sesuai aturan teknis yang berlaku, seperti peraturan menteri esdm. blending bbm adalah proses pencampuran dua atau lebih jenis bahan bakar minyak dengan karakteristik berbeda untuk menghasilkan bbm dengan spesifikasi tertentu. perusahaan minyak besar, kilang, dan distributor bahan bakar yang disetujui pemerintah biasanya diperbolehkan mencampur bensin dengan pengawasan ketat, untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan pajak. "blending itu mencampur dengan unsur tertentu. pertamina memang mencampur beberapa unsur, ada aditif untuk menghasilkan jenis bbm tertentu dan sesuai sni," ujarnya, sabtu (12/4/2025). marwan menjelaskan bahwa blending berbeda dengan oplos. blending dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan spesifikasi, serta sesuai dengan aturan.sementara oplos adalah tindakan ilegal dengan tujuan menguntungkan pihak tertentu. "kalau perusahaan sekelas pertamina dipersepsikan sebagai pelaku pencampuran yang negatif, saya kira itu tidak benar, dan itu merugikan bukan cuma perusahaan, tetapi juga nama baik bumn," tuturnya. blending dilakukan oleh pt kilang pertamina internasional (kpi), anak usaha pertamina yang memiliki otoritas resmi dalam pengolahan bbm, sedangkan vendor seperti pt orbit disebut hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, sesuai kontrak kerja. marwan menekankan pentingnya menjaga proporsionalitas dalam penyidikan, agar tidak menyasar pihak yang tidak mengambil keputusan strategis, serta tidak menghambat masuknya investasi di sektor ini. "kepastian hukum sektor energi harus dijaga. jika pemerintah tidak serius, ini bisa mengganggu bagi iklim investasi," ujarnya. isu blending bbm belakangan disorot setelah kejagung mengusut kasus dugaan korupsi distribusi bahan bakar minyak (bbm) pada 2018–2023, yang menyentuh proses blending yang selama ini menjadi praktik standar dalam industri minyak dan gas (migas). belakangan, pihak kejagung mengoreksi bahwa penyidikan itu tidak berkaitan dengan urusan blending bbm, apalagi oplosan. kejagung juga mengingatkan jangan ada pemikiran di masyarakat bahwa seolah-olah minyak yang beredar saat ini merupakan bbm oplosan. (jp)

Tag

• # legal
• # blending
• # mutu
• # tindakan
• # izin
• # bbm
• # standar

Share

• 
• 
• 
• 
•