Ketua DPRD Bengkulu Utara Terima LHP Semester II

ketua dprd bengkulu utara terima lhp semester ii bengkulu utara.radarlebong.bacakoran.co - ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip menghadiri penyerahan laporan hasil pemeriksaan (lhp) semester ii awal tahun ini yang dilaksanakan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk). lhp ini diterimanya langsung dari pihak bpk ri bersama jajaran pejabat pemda bengkulu utara yang dipimpin oleh wakil bupati bengkulu utara arie septia adinata, se, m.ap. "audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan sangat penting. hal ini sebagai tolak ukur kepatuhan pemerintah dalam pelaksanaan belanja keuangan. hal ini juga untuk mengukur tingkat kepatuhan pemerintah dalam dalam pelaksanaan aturan yang terkait belanja keuangan setiap tahunnya. maka audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan tersebut sangat penting untuk mengukur tingkat kepatuhan,” ujarnya. dijelaskannya, jika selama ini pemda bengkulu utara mendapatkan opini atau hasil penilaian yang positif. baca juga:matangkan program dan target kinerja 2026, dprd bu ikut berpartisipasi namun opini tersebut diharapkannya tidak membuat jajaran pemeritnah daerah cepat pusat lantaran masih terus ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan sesuai dengan rekomendasi badan pemeriksa keuangan. sehingga ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah tidak menjadikan audit tersebut hanya sebagai rutinitas pemerintahan. namun pelaksanaan audit atau laporan hasil pemeriksaan ini harus menjadi catatan bagi pemerintahan guna perbaikan agar sistem pengelolaan keuangan terus lebih baik. “karena pelaksanaan sistem keuangan yang bersih dan patuh pada aturan ini sangat penting. status opini wtp ini juga diharapkannya harus terus dipertahankan oleh pemerintah daerah bengkulu utara. dengan komitmen dari pimpinan daerah, namun juga seluruh jajaran kepala organisasi perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama. komitmen yang sama untuk patuh pada aturan dan menciptakan pemerintahan yang bersih tersebut harus diterapkan di seluruh jajaran,” imbuhnya. baca juga:jelang pelantikan kada, dprd bu pastikan siap bangun bengkulu utara bersama ia pun tidak menampik, sejauh ini pemkab bu telah berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang patuh pada aturan, bersih dan transparan. pelaksanaan audit yang dilakukan badan pemeriksa keuangan menjadi salah satu cara untuk mengukur apakah yang dilakukan pemeriksaan daerah dalam sudah sesuai dengan aturan. pihaknya, memiliki fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. sehingga dewan bukan hanya melakukan mengesahkan anggaran sesuai dengan program yang diajukan pemerintah dan dibahas dengan dprd baik bersama badan anggaran maupun dalam pembahasan rapat dengar pendapat. namun dprd juga melakukan pengawasan agar program-program tersebut bisa terlaksana sesuai dengan harapan dan target yang dibahas antara pemerintah dengan dprd. laporan hasil pemeriksaan dari badan pemeriksa keuangan juga menjadi salah satu indikator yang dijadikan bahan oleh dprd untuk melakukan pembahasan. "kita akan ikut andil mengontrol dan memastikan bahwa rekomendasi dari badan pemeriksa keuangan sudah dilaksanakan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah. tentunya harus terbuka dan menyampaikan hasil kerja pada masyarakat dan membuka diri untuk diawasi oleh semua pihak. karena, hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan pengawasan oleh dprd untuk memastikan pemerintah daerah sesegera mungkin melaksanakan rekomendasi tersebut,” demikian parmin.

Tag

• # laporan hasil pemeriksaan (lhp)
• # badan pemeriksa keuangan (bpk)

Share

• 
• 
• 
• 
•