Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dijadwalkan 20 Februari 2025 di IKN
upati & Wabup Lebong Terpilih Azhari-Bambang dijadwalkan akan dilantik 20 Februari 2025.-Foto :Dok/Radar Lebong-
LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, termasuk Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati, dijadwalkan akan berlangsung secara serentak pada 20 Februari 2025 di Ibu Kota Negara (IKN) Jakarta.
Salah satu yang akan dilantik adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebong terpilih, H. Azhari, SH, MH, dan Bambang Agus Suprabudi, S.Sos, M.Si.
Kabag Pemerintahan Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Herru Dana Putra, ST, M.Ak, mengonfirmasi bahwa jadwal pelantikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat daring yang diikuti seluruh pemerintah daerah dan anggota dewan se-Indonesia pada Senin, 3 Februari 2025.
"Informasi terbaru, pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025 di IKN Jakarta secara serentak," ujar Herru.
BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah Nonsengketa Batal 6 Februari, Tunggu Putusan MK!
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa terkait pelantikan ini, Presiden akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terbaru sebagai dasar hukum pelaksanaan.
"Terlepas dari berbagai isu yang beredar, dasar hukum yang sah tetap akan mengacu pada Perpres yang diterbitkan Presiden," tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong telah menyiapkan penyambutan bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru setelah resmi dilantik.
"Kami sudah melakukan persiapan matang. Insyaallah, penyambutan kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Lebong sudah siap 100 persen," ungkapnya.
BACA JUGA:Pelantikan Kepala Daerah Diundur, Kemungkinan 18-20 Februari
Mustarani menegaskan bahwa penyambutan ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral Pemkab Lebong dalam memastikan kelancaran transisi kepemimpinan di daerah tersebut.
"Ini sudah menjadi kewajiban kami sebagai pemerintah daerah untuk menyambut kepemimpinan baru dan memastikan transisi berjalan lancar," pungkasnya.