Pengamat Sorot Fenomena Pindah Tugas ASN Lebong Pasca Pilkada 2024

Reporter: Adrian Roseple |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 07 Jan 2025 - 23:22

Kurniawan Eka Saputra , Pegiat pada Sumatera Initiative Research & Consulting Bengkulu--

pengamat sorot fenomena pindah tugas asn lebong pasca pilkada 2024                            lebong.radarlebong.bacakoran.co - fenomena pindah tugas aparatur sipil negara (asn) pasca pilkada, seperti yang terjadi di kabupaten lebong sering kali menjadi sorotan publik, terutama dalam kaitannya dengan netralitas asn dalam kontestasi politik. 
kurniawan eka saputra, pegiat pada sumatera initiative research & consulting bengkulu mengatakan fenomena perpindahan asn ini memunculkan dugaan bahwa perpindahan tersebut dilatarbelakangi oleh hasil pilkada—baik kekalahan maupun kemenangan pasangan calon (paslon) tertentu yang didukung asn bersangkutan. 
" secara normatif, mutasi asn diperbolehkan sesuai ketentuan undang-undang, namun jika terkait kontestasi politik, persoalan ini memerlukan perhatian lebih serius," kata eka. 
netralitas asn telah diatur secara tegas dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang asn. pasal 2 huruf f menyatakan bahwa setiap asn dilarang berpihak kepada kepentingan apapun, termasuk calon kepala daerah.
baca juga:asn lebong yang ajukan pindah tugas kembali bertambah
ketentuan ini diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 pasal 5 huruf (n), yang melarang asn memberikan dukungan kepada paslon kepala daerah.
namun, pengawasan terhadap netralitas asn sering kali belum berjalan optimal. 
badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (bkpsdm), inspektorat daerah, maupun badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) masih menghadapi tantangan dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran. 
akibatnya, potensi keterlibatan asn dalam politik praktis, termasuk melalui mekanisme mutasi, tetap menjadi isu yang sulit diatasi.
baca juga:7 berkas asn ajukan pindah tugas, dari kadis hingga camat
pasca pilkada, sering ditemukan praktik yang tidak sehat seperti pemberian sanksi non-job, pemindahan ke posisi yang kurang strategis, atau mutasi berdasarkan pertimbangan politik oleh kepala daerah. 
hal ini tidak hanya merugikan asn, tetapi juga mengganggu stabilitas birokrasi. untuk mengatasi masalah ini, kementerian dalam negeri dan kementerian pendayagunaan aparatur negara serta lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan.
pemutusan mata rantai politik balas jasa melalui mutasi asn menjadi langkah krusial untuk memastikan integritas birokrasi. proses mutasi harus sepenuhnya imune dari intervensi politik, sebagaimana diamanatkan uu 20/2023. 
" langkah ini penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik," ungkapnya.
baca juga:pasca pilkada, dikabarkan asn ajukan pindah tugas
asn kerap menjadi sasaran kepentingan politik karena memiliki akses terhadap kebijakan, anggaran, dan fasilitas kedinasan.
sebaliknya, bagi asn sendiri, janji posisi strategis atau karir yang lebih baik sering menjadi motivasi untuk mendukung paslon tertentu.
mekanisme pengawasan mutasi yang ketat diperlukan untuk mencegah praktik semacam ini. sayangnya, sejak dihapusnya komisi aparatur sipil negara (kasn), pengawasan terhadap proses mutasi asn menjadi lebih lemah. 
hal ini menambah tantangan dalam menerapkan prinsip "the right man in the right place" secara adil dan transparan.
asn adalah tulang punggung pelaksanaan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah. mutasi yang dipengaruhi oleh sentimen politik dapat merugikan kinerja kepala daerah terpilih, terutama jika mereka berada pada periode pertama kepemimpinan dan membutuhkan dukungan birokrasi yang solid untuk merealisasikan janji kampanye.
jika persoalan mutasi berbasis politik ini tidak segera diatasi, maka fenomena perpindahan massal asn akan terus terjadi setiap selesai pilkada. langkah tegas dalam penegakan hukum kepegawaian dan penerapan aturan yang berlaku harus dilakukan demi memastikan birokrasi yang netral, profesional, dan bebas dari intervensi politik.(red)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 8 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan