Usut Kasus Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Song Sung Wook dan Agus Subarkah

Reporter: |

Editor: |

Selasa , 10 Dec 2024 - 23:46

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dalam keterangannya.-foto :jpnn.com-

usut kasus pengadaan apd covid-19, kpk periksa song sung wook dan agus subarkah                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengagendakan pemeriksaan terhadap direktur pt ga indonesia sung song wook dan wiraswasta agus subarkah pada selasa (10/12).
keduanya diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi terkait pengadaan alat pelindung diri (apd) di lingkungan kementerian kesehatan.
"pemeriksaan dilakukan di gedung merah putih kpk, atas nama ssw dan as," kata juru bicara kpk tessa mahardhika dalam keterangannya.
dalam konferensi pers penahanan direktur utama pt permana putra mandiri (ppm) ahmad taufik pada 1 november 2024, wakil ketua kpk nurul ghufron membeberkan ihwal rasuah ini terjadi.
baca juga:kecam penyekapan ibu dan bayi di babel, sahroni: tidak manusiawi!
kasus ini bermula saat shin dong keun selaku direktur utama pt yonsin jaya (yj), perusahaan yang mewakili para produsen apd, menunjuk pt ppm sebagai distributor resmi apd selama dua tahun, maret 2020.
selain itu, pt ga indonesia (gai) selaku produsen apd juga menunjuk pt ppm sebagai distributor resmi apd selama dua tahun.
"pada 20 maret 2020, pusat krisis kesehatan kemenkes membeli apd sebanyak 10.000 pcs dari pt ppm dengan harga rp379.500/set pada awal covid-19," jelas nurul ghufron.
satu hari berikutnya, tni atas perintah kepala bnpb saat itu mengambil apd dari produsen apd milik pt ppm di kawasan berikat, dan langsung mendistribusikan ke 10 provinsi dengan tidak dilengkapi dokumentasi, bukti pendukung dan surat pemesanan.
baca juga:alokasi apbn terbesar untuk pendidikan, bukan pertahanan
pada 22 maret 2020, shin dong keun dan satrio selaku dirut pt eki menandatangani kontrak kesepakatan sebagai authorized seller apd sebanyak 500.000 set dengan nilai tergantung nilai tukar dolar saat pemesanan.
selanjutnya, 23 maret 2020, pt ppm dan pt eki menandatangani kontrak kerja sama distribusi apd dengan margin 18,5 persen diberikan kepada pt ppm. 
selang satu hari, dalam rapat, harmensyah selaku kuasa pengguna anggaran (kpa) bnpb melakukan negosiasi harga apd dengan satrio agar diturunkan dari harga us$60 menjadi usd50.
penawaran tersebut tidak mengacu pada harga apd (merek yang sama) yang sebelumnya dibeli kemenkes, yaitu sebesar rp370.000 per unit.
"dalam rapat juga disimpulkan pt ppm akan menagih pembayaran atas 170.000 set apd yang didistribusikan tni dengan harga usd50/set (sekitar rp700.000)," kata ghufron.
pada 25 maret 2020, pt eki dan pt yj melakukan pemesanan 500.000 set apd dengan menyerahkan giro rp113 miliar bertanggal 30 maret 2020.
dokumen kepabean dan dokumen lain sengaja menggunakan data pt ppm karena pt eki tidak mempunyai izin penyaluran alat kesehatan, tidak memiliki gudang, dan non pkp.
"pada 27 maret 2020, sw (satrio wibowo) menghubungi kepala bnpb pada saat itu, di antaranya untuk segera dilakukan pembayaran terhadap 170.000 apd yang diambil tni, dan meminta diberikan spk dari bnpb agar sesuai dengan pengamanan raw material dari korea," kata ghufron.
pembayaran pertama sebesar rp10 miliar dilakukan pada 27 maret 2020 dari bendahara bnpb kepada rekening bni pt ppm, di mana pada saat itu belum ada kontrak ataupun surat pesanan.
pembayaran kedua sebesar rp109 miliar dilakukan pada 28 maret 2020 dari ppk puskris kemenkes kepada rekening bni pt ppm.
di sisi lain, harmensyah baru menunjuk budi sebagai ppk untuk pengadaan apd di kemenkes pada 28 maret 2020. sedangkan surat keputusan penunjukan tersebut dibuat mundur tanggal alias backdate tertanggal 27 maret 2020.
pada rapat itu juga diterbitkan surat pesanan apddari kemenkes kepada pt ppm sejumlah 5.000.000 set dengan harga satuan usd48,4 yang ditandatangani oleh budi, ahmad taufik dan satrio.
dalam surat tersebut tidak terdapat spesifikasi pekerjaan, waktu pelaksanaan pekerjaan, pembayaran serta hak dan kewajiban para pihak secara terperinci. selain itu, surat pemesanan tersebut ditujukan kepada pt ppm, tetapi pt eki turut menandatangani.
kemudian, kemenkes memberikan surat pemberitahuan kepada direktur pt ppm bahwa sampai 15 april 2020 pt ppm telah mengirimkan apdsejumlah 790.000 set dari total 5.000.000 set apdyang sudah dipesan. kemudian pada 7 mei 2020 dilakukan negosiasi ulang harga.
disepakati sejumlah hal. yakni barang yang dikirim tanggal 27 april 2020-7 mei 2020 dengan harga rp366.850 dengan jumlah 503.500 set; barang yang dikirim setelah tanggal 7 mei 2020 dengan harga rp294.000; bahwa sampai dengan tanggal 18 mei 2020, kemenkes telah menerima sebanyak 3.140.200 set apd.
taufik dan dua tersangka lainnya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (uu tipikor) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Rabu 11 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan