DPRD BU Dukung Langkah Percepatan Tuntaskan Konflik PT Agricinal

Reporter: Firdaus Effendi |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 28 Nov 2024 - 00:05

Ketua DPRD Bengkulu Utara Parmin, S.IP.-foto :firdaus effendi/radar lebong-

dprd bu dukung langkah percepatan  tuntaskan konflik pt agricinal                            bengkulu utara.radarlebong.bacakoran.co - dprd bengkulu utara dipastikan akan ikut andil dalam mendukung semua langkah percepatan penuntasan konflik antara pt agricinal dengan warga desa penyangga.
sejauh ini, dprd ikut aktif dan hadir dalam beberapa kali upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemda bengkulu utara bersama forum komunikasi pimpinan daerah (fkpd).
hal ini disampaikan oleh ketua dprd bengkulu utara parmin, s.ip.
"permasalahan ini tidak boleh berlarut-larut. ia mendukung segala upaya dalam rangka penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pt agricinal. jika perusahaan harus mengikuti apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah dalam rangka penyelesaian konflik tersebut.
baca juga:seluruh fraksi dprd bu setujui raperda apbd 2025 jadi perda 
semua langkah yang diambil pemerintah bertujuan agar bisa menjamin semua hak dalam beraktifitas. baik itu hak perusahaan maupun hak masyarakat sehingga keberadaan perusahaan dan masyarakat bisa saling mendukung," ujarnya.
kendati demikian, pihaknya minta perusahaan juga mengikuti langkah yang sudah dimbil oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan konflik tersebut.
jika keberadaan investor atau perusahaan yang di bengkulu utara sangat dibutuhkan dalam rangka mendorong percepatan ekonomi.
namun, pemerintah juga ingin memastikan jika keberadaan perusahaan juga harus patuh pada aturan. selama ini dprd juga terus aktif dalam upaya penyelesaian konflik antara pt agricinal dengan masyarakat desa penyangga.
baca juga:dprd bu sukses gelar paripurna bahas 3 raperda baru 
hal ini sebagai langkah yang diambil pemerintah untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman antara masyarakat dan perusahaan.
“termasuk berperan dalam pembangunan masyarakat, sehingga keberadaan perusahaan dan masyarakat bisa saling menunjang. kita mendukung keberadaan perusahaan, namun perusahaan juga harus memperhatikan hak-hak masyarakat dan tidak melakukan kegiatan yang bisa atau berpotensi terjadinya konflik.
jika pemda bengkulu utara sudah dua kali mengambil keputusan terkait penyelesaian permasalahan tersebut," imbuhnya
ia menegaskan jika dprd bengkulu utara siap mengambil langsung jika permasalahan ini terus berlarut-larut. termasuk melakukan pengecekan ke lokasi dan memanggil pihak-pihak terkait.
hal ini bertujuan agar permasalahan ini tidak terus berlarut-larut apalagi sampai menimbulkan konflik fisik dengan masyarakat.
“kita berkomitmen untuk melakukan ikut serta menyelesaikan masalah ini, kita tidak ingin permasalahan ini berlarut-larut apalagi sampai menciptakan konflik di masyarakat,” pungkasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 28 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan