Usut Kasus Korupsi X-Ray di Kementan, KPK Panggil Politikus Nasdem Joice Triatman

Reporter: |

Editor: |

Jumat , 20 Sep 2024 - 20:42

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap politikus Partai Nasdem Joice Triatman-foto :jpnn.com-

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap politikus Partai Nasdem Joice Triatman, Jumat (20/9).

Mantan staf khusus (stafsus) Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat masih menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan) itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan X-ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan).

"Pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama Joice Triatman, Wiraswasta/Staf Khusus Menteri Pertanian RI," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Jumat (20/9) dilansir dari jpnn.com.

Dalam mengusut kasus ini, KPK juga telah mencegah enam pihak ke luar negeri.

Hal ini setelah KPK telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah terhadap enam orang itu. Pencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.

Lebih lanjut, Tessa mengimbau pihak-pihak yang dicegah dalam kasus ini dapat kooperatif jika terdapat panggilan pemeriksaan.

usut kasus korupsi x-ray di kementan, kpk panggil politikus nasdem joice triatman                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - komisi pemberantasan korupsi (kpk) mengagendakan pemeriksaan terhadap politikus partai nasdem joice triatman, jumat (20/9).
mantan staf khusus (stafsus) syahrul yasin limpo (syl) saat masih menjabat sebagai menteri pertanian (mentan) itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait pengadaan x-ray di badan karantina pertanian kementerian pertanian (kementan).
"pemeriksaan di gedung kpk merah putih, atas nama joice triatman, wiraswasta/staf khusus menteri pertanian ri," kata juru bicara kpk tessa mahardika, jumat (20/9) dilansir dari jpnn.com.
dalam mengusut kasus ini, kpk juga telah mencegah enam pihak ke luar negeri.
baca juga:tok! dpr mengesahkan ruu kementerian negara jadi aturan
hal ini setelah kpk telah menyurati direktorat jenderal imigrasi untuk mencegah terhadap enam orang itu. pencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.
lebih lanjut, tessa mengimbau pihak-pihak yang dicegah dalam kasus ini dapat kooperatif jika terdapat panggilan pemeriksaan.

Tag

Share