BENGKULUUTARA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Tahun ini, kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Kelapa Sawit dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengalami penurunan.
Hal ini terjadi akibat adanya penyesuaian serta efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat melalui kebijakan fiskal nasional.
Kepala Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Desman Siboro, SH menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan belanja DBH Kelapa Sawit, Kementerian Keuangan telah mengatur porsi penggunaan dana tersebut secara khusus.
“Pengaturan ini memang hanya terkait dengan pos atau alokasi anggaran yang bersumber dari DBH Kelapa Sawit, salah satunya 80 persen dari total DBH harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan kelapa sawit,” ujar Desman.
Baca Juga: Mengkhawatirkan, Anak di Lebong Masih Marak Hirup Lem dan Tuak
Untuk itu, Dinas Perkebunan Bengkulu Utara saat ini intens berkoordinasi dengan Dinas PUPR Bengkulu Utara dalam pelaksanaan belanja dana tersebut, terutama untuk sektor pembangunan fisik.
Dari total DBH Kelapa Sawit sebesar Rp3,3 miliar, sekitar Rp2,6 miliar dialokasikan khusus untuk pembangunan fisik, khususnya peningkatan infrastruktur jalan.
“Pembangunan fisik ini dilaksanakan oleh Dinas PUPR sebagai OPD teknis, terutama untuk pembangunan dan peningkatan jalan akses perkebunan kelapa sawit,” jelas Desman kembali.
Ia menegaskan bahwa pembangunan jalan akses perkebunan menjadi prioritas utama karena berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit di Bengkulu Utara.
“Akses jalan yang baik sangat berpengaruh terhadap biaya angkut dan harga jual tandan buah segar (TBS). Jika jalan bagus, beban biaya petani berkurang dan pendapatan mereka meningkat,” katanya.
Sementara itu, sisa dana DBH Kelapa Sawit dialokasikan untuk program non fisik, di antaranya pemberian BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi petani sawit rentan, serta bantuan fasilitas pengolahan hasil kebun.
Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil perkebunan rakyat di Bengkulu Utara, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi petani sawit.
“Kami juga menyiapkan bantuan sarana pengolahan untuk kelompok tani agar hasil perkebunan kelapa sawit rakyat di Bengkulu Utara semakin berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi,” tutup Desman.