4. Kemendagri mencatat masukan dari ketua aliansi seluruh honorer Indonesia, kemudian akan dilakukan pengawasan sehingga dipercepatnya regulasi pengangkatan PPPK;
5. Mempercepat pengisian DRH akhir Juli 2025;
6. Pengangkatan paling lama R2, R3 dan database BKN pada pertengahan 2026; dan
7. Penggajian diharapkan melalui APBN bagi R2, R3, dan database BKN.
Notulen ditandatangani di Jakarta pada 11 Juni 2025 oleh Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia Faisol Mahardika dan Plh. Direktur Fasilitasi dan Kelembagaan Kepegawaian Daerah Kemendagri Paskalis Baylon Meza.
"Pak Paskalis Baylon Meza saat menemui peserta aksi berjanji semua tuntutan aksi R2 dan R3 secepatnya akan disampaikan kepada Mendagri Tito Karnavian. Kami berharap Mendagri akan melanjutkan kepada Presiden Prabowo," pungkas Bahri Permana. (jp)