Bukan seperti yang terjadi beberapa kali rekrutmen. Banyak guru PPPK terlempar keluar dari sekolahnya, akhirnya jadi masalah baru
"Redistribusi solusinya, makanya pemerintah pusat harus mempermudah redistribusi guru yang jauh dari keluarganya," tegasnya.
Ekowi setuju dengan pernyataan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudin bahwa pengalihan kewenangan tata kelola guru dari daerah ke pusat harus segera direalisasikan. Itu karena masih banyak guru belum diangkat ASN PPPK.
Guru PPPK SMKN 2 Pekanbaru ini menambahkan, pengalihan yang sudah lama digaungkan karena banyak masalah yang terjadi di lapangan sehingga berimbas pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Oleh karena itu, ASN PPPK guru mengajukan permintaan kepada pemerintah sebagai berikut:
1. Redistribusi PPPK 2021 kembali ke sekolah induk sesuai domisili KTP.
2. SK PPPK diperpanjang sampai pensiun.
3. Tambahan penghasilan pegawai (TPP) PPPK disamakan dengan TPP PNS.
4. PPPK diakomodasi pengangkatan kepala sekolah (Kepsek).
5. Kapan pelantikan PPPK 2024 tahap 1 yang lulus tes.
6. Gaji PPPK dibayarkan lewat rekening guru masing-masing tidak melalui rekening sekolah karena terkadang terlambat transfernya.
7. Pengangkatan R3 formasi PPPK 2024 tahap 1, penuh waktu.
8. Pengangkatan PPPK 2024 tahap 2 non-database BKN yang ikut tes penuh waktu. (jp)