JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Save R2 menggema di media sosial. R2 merupakan honorer K2 yang ikut seleksi PPPK 2024 tahap 1, tetapi tidak mendapatkan formasi saat perankingan.
Save R2 disuarakan honorer K2 karena adanya wacana untuk mengalihkan mereka ke optimalisasi seleksi PPPK 2024 tahap 2.
"Belasan tahun saya mengabdi menjadi penjaga sekolah. Ikut seleksi PPPK 2024 tahap 1, tetapi malah tidak lulus alias tidak dapat formasi," keluh Rizal, honorer K2 di Kabupaten Kerinci kepada JPNN, Senin (6/1).
Dia mengatakan awalnya sangat berharap bisa lulus PPPK penuh waktu. Namun, faktanya malah tidak jelas nasibnya.
Rizal menyampaikan daripada tidak dapat formasi lebih baik menjadi PPPK paruh waktu.
Sayangnya, janji pemerintah untuk mengalihkan mereka ke paruh waktu belum terealisasi.
"Mana janjinya 1,7 juta honorer database dapat NIP PPPK paruh waktu maupun penuh waktu," ujarnya.
Dewan Pembina Forum Honorer K2 Teknis Administrasi Nur Baitih juga mengimbau pemerintah untuk mendahulukan honorer K2 pada pengangkatan PPPK 2024 tahap 1.
R2 tanpa L jangan dialihkan ke optimalisasi yang baru digulirkan pertengahan tahun.
Dia beralasan banyak honorer K2 yang usianya kritis, yakni 56 tahun. Jika menunggu optimalisasi, otomatis mereka baru diangkat tahun 2026.
"Keburu mereka pensiun dan ini sangat tidak adil bagi honorer K2," serunya.
Dia berharap pemerintah mengingat R2 yang merupakan utang janji bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan juga.
Itu karena pemerintah terus menerus memasukkan honorer dengan berbagai kategori.
'Kalau fokusnya ke database BKN kejadiannya enggak akan begini. Lah ini 1,01 juta formasi PPPK 2024 diperebutkan honorer database dan non-database. Keadilannya di mana ya," tegasnya.
Bunda Nur, sapaan akrab Nur Baitih khawatir bila pemerintah mengeyel menunggu optimalisasi untuk R2 tanpa L, mereka tidak merasakan menjadi ASN.
"Ibu MenPAN-RB dan Pak Aba (Plt. Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB) bilang honorer yang tidak ada formasi diangkat menjadi PPPK paruh waktu dan dapat NIP dengan penggajian tidak mengurangi pendapatan mereka saat menjadi honorer," tuturnya.
Bunda Nur menyampaikan banyak honorer K2 yang geram dengan kebijakan saat ini. Pernyataan menteri tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan.
Sebab, regulasinya tidak memikirkan honorer berusia kritis. Dia mencontohkan Jakarta lebih dari 100 honorer K2 berstatus R2 saat pengumuman kelulusan PPPK 2024 tahap 1.
Kondisi tersebut juga terjadi pada sebagian besar daerah. Honorer non-K2 atau R3 malah banyak yang lulus menjadi PPPK penuh waktu.
"Saya sudah membayangkan bagaimana honorer menumpuk di tahap 2, karena antara formasi dan jumlah honorer tidak sesuai," ucapnya.
Bunda Nur menegaskan kalau PPPK tahap 1 selesai artinya program kerja 100 hari MenPAN-RB Rini Widyantini berhasil.
Dia juga menyampaikan ancaman pemutusan hubungan kerja mengintai R2. Ini lantaran daerah-daerah tidak menganggarkan lagi gaji honorer pada 2025, padahal sudah ada surat edaran MenPAN-RB Rini agar tetap menyediakan anggarannya.
"Korban mulai berjatuhan lho. Honorer K2 usia 56 status R2 diberhentikan tidak diperpanjang kontrak kerjanya karena dianggap tidak lulus dan usia tidak produktif.
Saking stres dibawa pikiran terus stroke dan akhirnya meninggal. Kenapa ya pemerintah enggak berpikir kaya gitu efeknya," pungkas Nur Baitih. (jp)
Kategori :