Warga mengeluhkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Meski bak sampah telah tersedia, banyak warga yang masih membuang sampah ke sungai, sehingga menyebabkan pendangkalan dan meningkatkan risiko banjir.
-Permasalahan Tapal Batas
Baksir, seorang warga Tabeak Belau II, menyoroti persoalan tapal batas antara Kabupaten Lebong dan Bengkulu Utara. Ia menilai tanah ulayat dan tanah adat milik Lebong telah masuk ke wilayah Bengkulu Utara, sehingga menimbulkan konflik hukum bagi warga yang berkebun di kawasan tersebut.
"Kami berharap Bu Anita dapat mempertanyakan kembali proses penyelesaian tapal batas ini agar kami tidak terus-menerus dihadapkan pada masalah hukum," ujar Baksir.
Mita, warga Lebong Atas, mengungkapkan kekecewaannya atas belum terealisasinya bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM di Lebong, meskipun seluruh dokumen telah diajukan melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop UKM) Lebong.
"Jika bantuan tersebut merupakan dana bergulir dari Pemprov, kami mohon difasilitasi. Namun, jika dari Pemkab Lebong, kami minta Bu Anita membantu berkoordinasi terkait kejelasan bantuan tersebut," harap Mita.
Respons dan Komitmen Anita Andriani
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Anita Andriani Rosjonsyah menegaskan bahwa semua masukan dari masyarakat akan ditampung dan dipilah berdasarkan kewenangan masing-masing.
"Jika permasalahan tersebut merupakan ranah Pemkab Lebong, saya akan segera berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Lebong dari Fraksi PDI-P serta instansi terkait. Untuk masalah yang menjadi kewenangan provinsi, saya pastikan akan masuk dalam catatan khusus untuk diperjuangkan di tingkat provinsi," jelas Anita.
Anita juga berkomitmen untuk mengawal semua aspirasi melalui lembaga DPRD Provinsi Bengkulu agar dapat ditindaklanjuti secara maksimal.
"Semua catatan ini akan saya koordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Saya pastikan aspirasi ini tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan," tegasnya.