JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kepolisian RI (Polri) melaksanakan upacara perayaan pertama Hari Juang Polri pada 21 Agustus 2024 yang dipimpin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Monumen Perjuangan Polri Surabaya.
Momen Proklamasi Polisi di Surabaya oleh Inspektur Polisi I, Moehammad Jasin pada saat itu menegaskan status polisi sebagai Polisi Republik Indonesia.
Peristiwa bersejarah itu menjadi momentum dimana seluruh polisi di Indonesia bersatu di bawah pangkuan Republik.
Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (Pusaka) mengapresiasi langkah Kapolri dalam memperingati Hari Juang Polri yang menandakan perjuangan Polri dalam mengawal kemerdekaan Republik Indonesia.
BACA JUGA:Kepala Intelijen ‘Israel’ Ini Ungkap Alasan Mundur Melawan Pejuang Palestina: Ini Kegagalan Saya
“Pusaka mengapresiasi kebijakan Kapolri Listyo Sigit dalam memperingati Hari Juang Polri. Peringatan ini jadi sarana edukasi yang penting bagi masyarakat luas.
Bahwa sejak awal kemerdekaan, positioning dan keberpihakan Polri selalu berdiri tegak lurus dengan kepentingan rakyat,” kata Direktur Eksekutif Pusaka Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D pada Rabu (21/8/2024).
Wibisono kemudian menjelaskan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan maka di samping bertugas sebagai penegak hukum, Polri juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI.
“Polri juga terlibat dalam perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan seperti dalam pertempuran 10 November di Surabaya, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan penumpasan pemberontakan PKI di Madiun,” tegas alumnus Turkish National Police Academy tersebut.
BACA JUGA:Komnas HAM Minta Bawaslu Tindak Dharma-Kun Karena Catut KTP Warga Jakarta
Faktanya, Polri memiliki rekam sejarah yang positif dalam sikapnya yang konsisten dalam penegakan hukum dan menjaga keamanan masyarakat sejak awal kemerdekaan.
Pusaka kemudian kembali menegaskan masukan pentingnya menjaga independensi Polri khususnya terkait menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian tertentu.
“Sejarah sudah membuktikan bahwa Polri selalu menempatkan dirinya dalam perjuangan membela rakyat sejak era kemerdekaan.
Fakta ini semakin memperkuat argumen bahwa independensi Polri adalah satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
Usulan menempatkan Polri di bawah kementerian tertentu dapat dilihat sebagai upaya pelemahan terhadap lembaga ini,” ujar Adhe Nuansa Wibisono.