Agenda Pembekalan: Prabowo Tidak Ingin Menteri Suka Keruk APBN/APBD
Agenda Pembekalan: Prabowo Tidak Ingin Menteri Suka Keruk APBN/APBD-foto :tangkapan layar@youtube-
RADARLEBONG.BACAKORAN.CO- Pembekalan Prabowo kepada calon menteri menekankan integritas dan ketidak toleransian terhadap korupsi.
Dikenal dengan latar belakang militernya, Prabowo membawa perspektif baru dalam pemerintahan, menciptakan tradisi baru dalam pembentukan kabinet yang melibatkan isu geopolitik dan pemberantasan korupsi.
Pembekalan Calon Menteri dan Wakil Menteri
Prabowo Subianto, sebagai Presiden terpilih, melakukan pembekalan kepada calon menteri dan wakil menteri. Pembekalan ini menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia, karena merupakan langkah yang belum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya.
BACA JUGA:Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto Siap Bertemu Sebelum Pelantikan
Acara ini diadakan di Magelang dan melibatkan narasumber dari berbagai bidang, termasuk isu militer dan geopolitik. Tujuan utama dari pembekalan ini adalah untuk menekankan pentingnya integritas di kalangan pejabat publik.
Menegaskan Nilai Integritas
Prabowo mengingatkan para calon menteri bahwa korupsi tidak akan ditoleransi. Dia menekankan bahwa mereka harus memiliki integritas yang tinggi dan tidak mencari keuntungan pribadi dari APBN atau APBD.
Pernyataan ini menunjukkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dia berjanji akan mengejar mereka yang terlibat dalam korupsi, bahkan hingga ke belahan dunia yang jauh.
BACA JUGA:Presiden Terpilih Prabowo Subianto Beri Pembekalan Calon Menteri di Hambalang
Pengaruh Latar Belakang Militer
Kemandirian Kepemimpinan
Prabowo, sebagai mantan jenderal, membawa perspektif militer dalam kepemimpinannya. Dia mengundang tokoh-tokoh militer dan sipil untuk memberikan wawasan mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, terutama terkait dengan pertahanan dan keamanan.
Ini menunjukkan bahwa meskipun berasal dari latar belakang militer, Prabowo tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan sipil dalam pemerintahan.