Mensos Risma Perbarui Mekanisme Pendataan Penerima Bansos Melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 09 May 2024 - 11:53

Mensos Tri Rismaharini memberikan keterangan pers terkait mekanisme penerimaan pendataan penerima bansos.-foto :tangkapan layar-

mensos risma perbarui mekanisme pendataan penerima bansos melalui musyawarah desa dan kelurahan                            radarlebong.bacakoran.co- menteri sosial (mensos) tri rismaharini memperbarui mekansime pendataan
penerima bansos atau bantuan sosial melalui musyawarah desa dan kelurahan yang akan menjadi instrumen penting dalam menentukan penerimaan bantuan sosial di indonesia.
hal tersebut dilakukan, menghindari adanya temuan terkait pengusulan yang tidak tepat mengindikasikan perlunya penyempurnaan dalam mekanisme ini.
melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, kementerian sosial (kemensos) menghadirkan aplikasi "cek bansos" sebagai solusi untuk memperbaiki proses ini.
baca juga:kemensos luncurkan aplikasi cek bansos untuk pastikan bantuan tepat sasaran
mekanisme baru: aplikasi "cek bansos"
dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, kemensos memperkenalkan aplikasi "cek bansos".
aplikasi ini dirancang untuk memastikan bahwa usulan penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
mekanisme ini mengharuskan pengusulan dilengkapi dengan dokumen-dokumen valid untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data.
baca juga:4 menteri kompak di sidang phpu, bansos tak terkait pilpres 2024
tahapan proses musyawarah desa dan kelurahan
pengumpulan usulan: musyawarah desa atau kelurahan secara berkala mengumpulkan usulan penerima bantuan sosial dari masyarakat.
verifikasi dan validasi: usulan yang diterima akan diverifikasi dan divalidasi oleh pihak terkait untuk memastikan kebenaran data.
penggunaan aplikasi "cek bansos": penggunaan aplikasi "cek bansos" memungkinkan transparansi dalam proses pengusulan dan memastikan keakuratan data penerima bantuan sosial.
penegakan aturan dan sanksi
kepala desa atau lurah bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan musyawarah desa atau kelurahan.
jika musyawarah tidak dilaksanakan, kepala desa atau lurah diharuskan untuk menyampaikan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
sanksi dapat diberikan kepada mereka yang tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
kesiapan dan sosialisasi
peluncuran aplikasi "cek bansos" dijadwalkan akan dimulai pada bulan depan. pemerintah daerah dan masyarakat akan diajak untuk berpartisipasi dalam sosialisasi dan pelaksanaan mekanisme baru ini.
pelatihan akan diberikan kepada para pemangku kepentingan untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap aplikasi dan prosedur yang harus diikuti.
mekanisme baru pengusulan penerima bantuan sosial melalui musyawarah desa atau kelurahan dengan menggunakan aplikasi "cek bansos"
bertujuan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.
diharapkan, dengan implementasi mekanisme ini, proses tersebut dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran, sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Kamis 21 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan