Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Sabtu , 13 Apr 2024 - 19:56

Pemerintah Terapkan WFH dan WFO Bagi ASN pada 16-17 April-foto :kemenpanrb-

Dengan adanya antusiasme mudik yang tinggi dan aksesibilitas yang semakin baik, penyesuaian dalam kerja ASN

diharapkan dapat membantu memperlancar arus balik, menghindari kemacetan, dan memastikan kelancaran pelayanan publik.

Menteri Anas telah berkoordinasi dengan Polri dan Kementerian Perhubungan terkait kebijakan pengaturan WFH dan WFO.

Masukan dari kedua lembaga tersebut diapresiasi dan menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan ini.

Anas mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk tetap memantau dan mengawasi pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi selama periode ini.

"Libur Lebaran tidak boleh mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan,"imbuhnya.

Instansi pemerintah diminta untuk membuka media konsultasi dan pengaduan, termasuk selama libur Lebaran. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah.

Publik juga dapat menyampaikan pengaduan melalui portal Lapor atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat jika menemui pelayanan publik yang kurang optimal.(*)

pemerintah terapkan wfh dan wfo bagi asn pada 16-17 april                            radarlebong.bacakoran.co - pemerintah telah mengambil keputusan penting untuk mengombinasikan
tugas kedinasan dari kantor (work from office/wfo) dan tugas kedinasan dari rumah (work from home/wfh) bagi
aparatur sipil negara (asn) pada tanggal 16 dan 17 april 2024.
langkah ini diambil guna memperkuat manajemen arus balik lebaran.
baca juga:asn lebong boleh bawa mobil dinas untuk mudik, tapi tanggung risiko sendiri!
menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas menjelaskan bahwa pengaturan wfh dan wfo diterapkan dengan ketat, dengan tetap memprioritaskan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.
"sesuai arahan presiden joko widodo, instansi yang langsung berkaitan dengan pelayanan publik akan tetap melakukan wfo 100 persen," kata anas dalam siaran persnya dilansir dari laman kemenpanrb.
anas menegaskan bahwa instansi yang secara langsung terlibat dalam pelayanan publik, seperti bagian kesehatan, keamanan, penanganan bencana, dan transportasi, akan tetap melakukan wfo secara optimal.
sementara itu, instansi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan dukungan pimpinan dapat menerapkan wfh maksimal 50 persen dari jumlah pegawai.
baca juga:asn lebong terancam disanksi jika nekat nambah libur lebaran
pemerintah memberikan fleksibilitas kepada instansi pemerintah untuk menentukan persentase wfh yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
hal ini diatur oleh pejabat pembina kepegawaian di setiap instansi.
sebagai contoh, jika ppk memutuskan untuk menerapkan 40 persen wfh, maka 60 persen pegawai lainnya wajib melakukan wfo.
langkah ini diambil sebagai bagian dari manajemen arus mudik menjelang perayaan lebaran.
dengan adanya antusiasme mudik yang tinggi dan aksesibilitas yang semakin baik, penyesuaian dalam kerja asn
diharapkan dapat membantu memperlancar arus balik, menghindari kemacetan, dan memastikan kelancaran pelayanan publik.
menteri anas telah berkoordinasi dengan polri dan kementerian perhubungan terkait kebijakan pengaturan wfh dan wfo.
masukan dari kedua lembaga tersebut diapresiasi dan menjadi pertimbangan dalam implementasi kebijakan ini.
anas mengimbau seluruh instansi pemerintah untuk tetap memantau dan mengawasi pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi selama periode ini. 
"libur lebaran tidak boleh mengganggu target kinerja dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan,"imbuhnya.
instansi pemerintah diminta untuk membuka media konsultasi dan pengaduan, termasuk selama libur lebaran. hal ini bertujuan untuk menciptakan kontrol yang baik dari publik terhadap layanan pemerintah.
publik juga dapat menyampaikan pengaduan melalui portal lapor atau layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat jika menemui pelayanan publik yang kurang optimal.(*)