Percepatan Pembangunan, Bengkulu Utara Usulkan Rp 320 Miliar ke Pemerintah Pusat

Reporter: Firdaus Effendi |

Editor: Reni Apriani |

Kamis , 28 Mar 2024 - 02:52

Sekda Bengkulu Utara, Fitriansyah, S.STP, M.Si.-(fendi/rl)-

percepatan pembangunan, bengkulu utara usulkan rp 320 miliar ke pemerintah pusat                            radarlebong.bacakoran.co - usulan anggaran pemerintah daerah bengkulu utara (bu) kepada pusat telah mencapai rp 320 miliar untuk tahun depan.
langkah ini diambil sebagai respons terhadap keterbatasan fiskal di tengah-tengah kebutuhan pembangunan yang mendesak di daerah tersebut.
sekretaris daerah bu, h. fitriansyah, s.stp, mm, mengungkapkan bahwa dari total anggaran lebih dari rp 320 miliar tersebut, terbagi dalam dua jenis usulan dalam format dana alokasi khusus (dak). 
"usulan untuk dak fisik mencapai rp 146.981.203.500, sementara usulan untuk dak non fisik mencapai rp 173.102.771.000," kata sekda fitriansyah dalam wawancara belum lama ini.
baca juga: hibah banpol, 2 kali salur
fitriansyah juga menjelaskan bahwa kebutuhan anggaran pembangunan yang diajukan oleh daerah tidak hanya didasarkan pada hasil kerja pemerintahan, tetapi juga melalui analisis kebutuhan pembangunan lainnya yang sejalan dengan konsep pembangunan di tingkat nasional.
menurutnya, sinergi dalam pembangunan sangat penting dan harus menjadi prinsip dalam proses pembangunan, seiring dengan transformasi di sektor regulasi, seperti dengan disahkannya undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah (hkpd).
fitriansyah juga menyampaikan bahwa usulan anggaran tersebut telah disampaikan kepada badan perencanaan pembangunan nasional (bappenas/pp) melalui direktur regional i, abdul malik sadat idris, st, m.eng.
"total usulan kebutuhan anggaran sebesar rp 320 miliar telah disampaikan oleh daerah kepada bappenas," tambahnya.
menurut informasi yang diperoleh dari laman resmi daerah, usulan tersebut disampaikan pada rabu, 20 maret 2025, di kantor bappenas, yang turut dihadiri oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah (bappeda), dinas tata ruang, cipta karya, dan perumahan (dtphp), dinas kearsipan (diskan), dinas pariwisata (dispar), dinas koperasi dan usaha kecil menengah (ukm), serta dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr).
dalam penjabaran lebih lanjut oleh kepala bappeda bu, dr. dodi hardinata, dari total usulan dak tersebut, terbagi dalam berbagai bidang pembangunan.
usulan tersebut juga mencakup misi pembangunan progresif di wilayah-wilayah berpotensi, seperti kawasan sentra produksi pangan dan sektor pariwisata.
misalnya, dalam sektor pariwisata, terdapat usulan anggaran sebesar rp 31,3 miliar, sedangkan untuk industri kecil menengah (ikm) sebesar rp 12 miliar, dan untuk usaha mikro kecil menengah (umkm) sebesar rp 5,6 miliar.
selain itu, terdapat alokasi anggaran untuk bidang lingkungan hidup sebesar rp 2,7 miliar dan untuk pembangunan jalan sebesar rp 11,3 miliar.
di sektor fisik, prioritas juga diberikan pada destinasi pariwisata dengan alokasi anggaran untuk bidang pertanian sebesar rp 10,6 miliar, irigasi sebesar rp 14,4 miliar, kelautan dan perikanan sebesar rp 11,1 miliar, serta pembangunan jalan sebesar rp 10,9 miliar.
sementara itu, dalam sektor non fisik, pendidikan mendapat alokasi anggaran tertinggi sebesar rp 128,8 miliar, diikuti oleh kesehatan sebesar rp 27,5 miliar, keluarga berencana sebesar rp 6,1 miliar, dan penyuluhan serta ketahanan pangan sebesar rp 4,6 miliar.
beberapa dinas seperti dinas perdagangan, dinas koperasi dan ukm, dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (pmptsp), serta dinas pariwisata juga mengajukan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
dodi hardinata juga menekankan bahwa pengusulan anggaran tersebut dilakukan sejalan dengan kerangka pembangunan di sektor regulasi, dengan tujuan agar rencana pembangunan didukung oleh perangkat hukum daerah yang adaptif.
pemda bu juga menunjukkan komitmennya dalam mengimplementasikan regulasi pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti yang tercermin dalam peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b).
sebelumnya, pada semester kedua 2023, pemda bu telah melaksanakan amanat undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lp2b dengan menerbitkan peraturan daerah yang mencakup kawasan persawahan seluas 3.463,96 hektar.
hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Kamis 28 Maret 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan