Tolak Gratifikasi, Apapun Bentuknya, Apapun Caranya

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Selasa , 26 Mar 2024 - 12:03

Tolak Gratifikasi, Apapun Bentuknya, Apapun Caranya -Foto : Internet -

tolak gratifikasi, apapun bentuknya, apapun caranya                             radarlebong.bacakoran.co- edaran penolakan gratifikasi menjelang hari raya lebaran 1445 h,
apapun bentuknya, apapun caranya kembali diingatkan komisi pemberantasan korupsi (kpk) yang kembali
menegaskan pentingnya melakukan pencegahan korupsi khususnya melalui pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
hal ini dituangkan dalam surat imbauan kpk nomor 1636/gtf.00.02/01/03/2024 tentang imbauan terkait surat edaran pencegahan dan pengendalian gratifikasi di hari raya.
baca juga:bupati lebong ancam pecat asn yang tak disiplin, ini kategorinya!
dilansir dari laman resmi kpk.go.id, dalam edarannya, kpk menuliskan beberapa poin sebagai berikut:
edaran kpk terkait gratifikasi jelang hari raya --
-mengingatkan para penyelenggara negara dan pegawai negeri untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, khususnya terkait perayaan hari raya idul fitri 2024.
imbauan ini sekaligus sebagai penegasan kembali atas surat edaran (se) kpk nomor 6 tahun 2023 tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya.
edaran kpk terkait gratifikasi jelang hari raya --
-permintaan dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (thr) atau dengan sebutan lain oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara,
baca juga:temuan audit dana desa 2023, masih ada desa yang belum tuntaskan
baik secara individu maupun atas nama institusi, merupakan perbuatan yang dilarang.
tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.
-kpk mengimbau kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan bumn/bumd agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.
-pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan bumn/bumd juga diharapkan menerbitkan imbauan
secara internal untuk pegawai di lingkungan kerjanya agar menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya.
-di sisi lain, pimpinan asosiasi/perusahaan/masyarakat diharapkan juga melakukan langkah-langkah pencegahan
dengan mengimbau anggotanya tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya.
-apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara,
kpk mengimbau agar segera melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang.
-jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada kpk paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.
informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses pada
tautan gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik kpk pada nomor telepon 198.
pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada kpk melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (gol) pada tautan gol.kpk.go.id atau surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.(*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Radar Lebong, Jumat 4 Oktober 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan