2 Hari Berturut-turut Aliansi PPPK Paruh Waktu Bertemu DPR dan Kemendagri

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Dua hari berturut-turut Aliansi PPPK Paruh Waktu Indonesia akan bertemu DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jadwal audiensi pun sudah final.

Sekretaris Jenderal DPP Aliansi PPPK Paruh Waktu (PW) Indonesia Rini Antika mengungkapkan hari ini mereka tengah mematangkan naskah akademik terkait pembahasan, tuntutan, dan solusi yang ditawarkan kepada pemangku kebijakan di pusat. 

"Konfirmasi pagi ini, alhamdulillah on schedule sesuai jadwal baik DPR RI maupun Kemendagri," kata Rini kepada JPNN, Senin (1/6/2026).

Dia berharap audiensi pada 2-3 Juni bersama DPR RI dan Kemendagri sesuai harapan Aliansi PPPK PW Indonesia. Presiden Prabowo Subianto pun diharapkan tidak menutup mata terkait nasib PPPK terutama PPPK paruh waktu.

PPPK paruh waktu dibilang ASN, tetapi ketimpangan kondisi di lapangan sangat luar biasa. Mulai dari tanggung jawab yang tidak ada beda dengan ASN, tetapi perlakuan dan kesejahteraan yang sangat tidak manusiawi.

"PPPK paruh waktu (P3K PW) itu hanya gajinya yang separuh, bahkan setengah dari separuh. Kerjanya jangan ditanya, full time," tegas Rini.

Pertemuan dengan DPR RI pada Selasa (2/6/2026) dan Kemendagri (3/6/2026) fokus pada pembahasan alih status P3K PW ke PPPK dengan penggajian APBN. Kabar ini menjadi vitamin baru untuk Aliansi PPPK PW Indonesia.

Pertemuan tanggal 2 Juni, ujar Rini, merupakan kolaborasi semua forum atau aliansi yang tergabung di Aliansi Merah Putih.

Rini juga menyentil soal surat untuk Presiden Prabowo Subianto yang sudah masuk di Kantor Komunikasi Kepresidenan, tetapi sampai saat ini belum ada respons dari Istana.

Aliansi PPPK PW Indonesia bahkan sudah menelepon Hubungan Kelembagaan, tetapi tidak diangkat (tidak terhubung).

"Semoga ikhtiar dan jalan persuasif ini bisa direspons baik oleh Bapak Presiden RI sehingga para anggota Aliansi PPPK PW Indonesia tidak perlu menyuarakan sendiri kondisi dan aspirasi mereka," tuturnya.

Adapun tuntutan Aliansi PPPK PW Indonesia kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Peralihan PPPK PW (P3K PW) ke PPPK penuh waktu di tahun 2026

2. Penggajian diambil alih oleh APBN