Kamtibmas Lebong Membaik, Kasus Kriminal Turun di 2025

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kepolisian Resor (Polres) Lebong mencatat tren positif dalam situasi keamanan daerah dengan menurunnya angka kriminalitas dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama tahun 2025.

Data tersebut disampaikan dalam kegiatan press release akhir tahun yang dilaksanakan pada Rabu, 31 Desember 2025.

Berdasarkan pemaparan Polres Lebong, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 243 gangguan kamtibmas. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 262 kejadian.

Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam pengelolaan keamanan wilayah Kabupaten Lebong.

Selain gangguan kamtibmas, angka tindak kejahatan juga mengalami penurunan. Sepanjang tahun 2025, jumlah kasus kriminal tercatat turun sebanyak 13 perkara dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca Juga: Survei Kemenkes Pastikan Kabupaten Lebong Masih Bebas Malaria

Capaian ini menjadi indikator keberhasilan upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan jajaran Polres Lebong.

Kapolres Lebong AKBP Agoeng Ramadhani menjelaskan bahwa capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya partisipasi masyarakat serta komunikasi yang semakin terbuka antara warga dan kepolisian.

"Kami sangat mengapresiasi masyarakat yang sudah semakin aktif melaporkan berbagai kejadian, sehingga dapat ditangani lebih cepat dan tepat oleh kepolisian," ujar Kapolres.

Meski demikian, Kapolres mengakui bahwa Polres Lebong masih menghadapi keterbatasan jumlah personel yang belum sepenuhnya ideal jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah hukum Kabupaten Lebong.

Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat dan komitmen jajaran kepolisian dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Pencapaian ini juga berkat kerja keras anggota dan dukungan masyarakat, situasi kamtibmas sepanjang tahun 2025 tetap terjaga dalam kondisi aman, kondusif, dan terkendali," jelasnya.

Lebih lanjut, Kapolres menegaskan bahwa setiap laporan yang masuk dari masyarakat ditindaklanjuti secara serius dan profesional sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Transparansi penanganan perkara dan kecepatan respons disebut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri.