BPJPH Awali 2026 dengan Tujuh Kolaborasi Strategis Penguatan Ekosistem Halal

JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memulai 2026 dengan memperkuat ekosistem Jaminan Produk Halal (JPH) melalui penandatanganan tujuh kerja sama strategis lintas sektor yang mencakup MoU, PKS, dan Recognition Agreement di Gedung BPJPH, Jakarta Timur, Jumat (9/1).

Langkah ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas kolaborasi dan menghapus ego sektoral dalam pelaksanaan program pemerintah.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal menegaskan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan empat strategi utama BPJPH. 

Langkah kolaboratif ini juga merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo untuk mengedepankan kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral.

"Ini merupakan implementasi dari 4 Strategi Utama BPJPH yaitu Regulasi, Sosialisasi, Kolaborasi dan Digitalisasi,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, BPJPH menyerahkan Sertifikat Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) kepada Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur sertifikasi halal nasional, khususnya pada sektor strategis kelautan dan perikanan. Babe Haikal menyebut kolaborasi multipihak sebagai fondasi penguatan penyelenggaraan JPH.

Dia menekankan bahwa halal memiliki nilai strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Esensi halal adalah keterbukaan dan transparansi. Dari sana lahir traceability dan trustability. Ketika halal menjadi standar, maka halal akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Babe Haikal.

Lebih lanjut, ia menyebut penyelenggaraan JPH telah berdampak pada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).

Ia menegaskan perlunya perluasan pendamping sertifikasi halal. 

“Kita membutuhkan jutaan pendamping halal untuk mendorong puluhan juta pelaku usaha UMK. Karena itu, kolaborasi adalah keniscayaan. Sekarang waktunya, kalau tidak sekarang kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi,” tegasnya.

Senada dengan itu, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, menyatakan pentingnya penguatan standardisasi dan laboratorium pengujian dalam sektor kelautan.

“Kerja sama ini memperkuat standardisasi, pengawasan mutu, serta pemanfaatan laboratorium pengujian dalam mendukung sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia,” ujarnya.

Tujuh kerja sama strategis tersebut melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Good Fortune Halal Certification Service (Qingdao), UIN Bukittinggi, Universitas Padjadjaran, UI Halal Training Center, HIPPI, serta PT Indonesian Cloud.