Kementerian P2MI Teken MoU & PKS dengan Mitra Strategis untuk Lindungi Pekerja Migran dari Hulu ke Hilir
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin (tengah) menyerahkan cenderamata berupa plakat kepada Ketua Bawaslu Ratmat Badja seusai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama beberapa mitra-Foto: net-
JAKARTA.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Kemen P2MI) yang baru berusia satu tahun resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) beberapa mitra strategis dalam acara yang digelar di Kantor KP2MI, Selasa, 2 Desember 2025.
Adapun mitra-mitra tersebut, yakni Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI), Pemerintah Kota Bontang, Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dan Pemerintah Kota Jember.
Selain itu, DPP Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) dan BPJS Ketenagakerjaan penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia.
Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menegaskan kerja sama ini merupakan wujud nyata pendekatan sistem terintegrasi hulu-hilir yang diperintahkan Presiden sejak pembentukan Kementerian ini pada 2024.
“Dua, tugas pokok Presiden kepada kami adalah perlindungan menyeluruh dari sebelum berangkat hingga pulang, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan vokasi berkualitas,” ujar Menteri Mukhtarudin.
Menteri Mukhtarudun menekankan Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi tahun 2030, sementara banyak negara maju mengalami aging population.
“Ini peluang emas. Saat ini saja ada 350 ribuan lowongan resmi setiap tahun di luar negeri, tapi penyerapan kita masih rendah karena kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil tempatkan 500 ribu Pekerja Migran berkualitas. Itu quick win kita,” tegas Muktarudin.
Menteri Mukhtarudin juga mengingatkan masih adanya calon Pekerja Migran non-prosedural.
“Kita harus tekan melalui rekrutmen bersih, pelatihan berstandar internasional, dan peran aktif desa lewat program Desmigratif,” tandas Mukhtarudin.
Eks Kepala Daerah Siap Turun Gunung Ketua Umum Perpukadesi, Jenderal TNI (Purn) Bibit Waluyo, menyatakan ratusan mantan gubernur, bupati, dan wali kota yang tergabung dalam Perpukadesi siap memanfaatkan sisa umur dan pengalaman mereka untuk membantu Kemen P2MI.
“Kami yang sudah purnabakti ini masih ingin berkontribusi. Kami tahu betul kondisi di desa-desa sangat memprihatinkan, pemuda-pemudi susah cari kerja. Kami tidak tega,” ungkap Bibit Waluyo.
Bibit mengatakan Perpukadesi juga akan membantu dari rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga yang paling penting, ketika pekerja migran pulang ke tanah air.
“Ketika mereka pulang, tidak boleh nganggur lagi. Yang terampil kesehatan kami arahkan ke puskesmas atau RSUD, yang manufaktur ke pabrik lokal, dan seterusnya. Dari desa sampai nasional, kami ikut membantu Pak Menteri” tegas Bibit.
Kemen P2MI Jadi Kementerian Pertama Kabinet Merah Putih yang Teken MoU dengan Bawaslu Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut penandatanganan MoU ini sangat strategis menjelang tahapan Pemilu 2029 yang dimulai tahun 2027.