Seluruh PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Ada Evaluasi Kinerja Tahunan
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas (kiri) saat menyerahkan SK PPPK paruh waktu di Tanjung Redeb, Senin (1/12/2025). -Foto: Prokopim Berau-
BERAU.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas menyerahkan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu kepada 1.546 ASN baru.
Sri Juniarsih Mas mengatakan penyerahan SK PPPK paruh waktu merupakan salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
"Semua SK yang diserahkan hari ini merupakan hal penting untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau," ujar Sri Juniarsih saat menyerahkan SK PPPK di Tanjung Redeb, Berau, Senin (1/12).
Ribuan PPPK paruh waktu yang menerima SK pengangkatan terdiri dari 43 tenaga kesehatan, 89 tenaga guru, dan 1.414 tenaga teknis.
Dari jumlah, SK pengangkatan untuk 1.396 PPPK Paruh Waktu telah disalurkan ke masing-masing OPD sehingga mereka sudah mulai kerja. Adapun 150 SK pengangkatan diberikan secara simbolis pada seremonial penyerahan.
"SK yang diterima para pegawai merupakan legalitas resmi untuk menjalankan tugas sebagai aparatur di lingkungan Pemkab Berau.”
“Saya minta seluruh PPPK menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing," kata Sri Juniarsih.
Adanya kejelasan status kepegawaian mereka setelah mendapat SK ini, bupati berharap para pegawai dapat meningkatkan kerja dan kinerja.
Dia meminta para PPPK memberikan pelayanan publik secara ramah dan dengan kinerja terbaik setelah dilantik. Terlebih keberadaan PPPK merupakan garda terdepan dari pemda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bupati juga menyampaikan bahwa keberadaan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari penataan aparatur sesuai instruksi Kementerian PANRB, yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Diingatkan juga bahwa evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga sehingga mereka harus terus menjaga kinerja baik, bahkan harus terus meningkat.
"Formasi guru dan tenaga kesehatan diharapkan memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah, sementara dominasi tenaga teknis merupakan hal penting dalam mendukung percepatan program pembangunan di OPD yang memiliki beban kerja tinggi," katanya. (jp)