Guru Honorer dan PPPK Resah, Terancam Dirumahkan, Komisi X DPR Bakal Tempuh Langkah Konkret

guru honorer dan pppk resah, terancam dirumahkan, komisi x dpr bakal tempuh langkah konkret jakarta.radarlebong.bacakoran.co - anggota komisi x dpr ri abdul fikri faqih menilai perlunya koordinasi lintas komisi di dpr untuk mengatasi permasalahan status kepegawaian serta penempatan kerja guru honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk). "saya berharap akan ada rapat gabungan antara komisi x, komisi ii, dan komisi viii untuk mencari solusi komprehensif," kata pria yang akrab disapa fikri itu dalam keterangan yang diterima di jakarta, minggu (17/8/2025). menurutnya, rapat gabungan itu juga akan melibatkan sejumlah mitra komisi terkait, di antaranya kementerian pendidikan dasar dan menengah (kemendikdasmen) yang bermitra dengan komisi x dpr ri. kemudian, kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb) dan badan kepegawaian negara (bkn) yang bermitra dengan komisi ii dpr ri. hal itu disampaikan fikri sebagai salah satu tanggapan atas keresahan yang tengah dirasakan oleh ratusan guru honorer dan pppk di jawa tengah. dia mengungkap bahwa persoalan status kepegawaian hingga penempatan kerja yang belum jelas menjadi catatan bagi para pendidik yang telah lama mengabdikan diri itu. fikri juga membuka pintu rumah aspirasinya di kota tegal, jawa tengah untuk mendengarkan langsung aspirasi para pegawai itu pada rabu (13/8) dan kamis (14/8) lalu. dalam dua hari berturut-turut fikri menerima kunjungan perwakilan guru r3, yakni honorer yang telah terdata dalam basis data badan kepegawaian negara/bkn dan forum relokasi pppk guru jawa tengah. pada rabu (13/8), sepuluh perwakilan guru r3 dari sma, slb, dan smk di tegal, brebes menyampaikan aspirasi mereka. di antara aspirasi itu bahwa mereka merasa diadu dengan guru swasta dan khawatir akan tergeser oleh guru r1d, guru swasta yang mendapat prioritas dalam pengangkatan pppk. mereka mengkhawatirkan afirmasi terakhir pada tahun 2025 menjadi akhir bagi sebagian dari mereka dengan ancaman diberhentikan atau dirumahkan. mereka juga meminta pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menuntaskan masalah tersebut, terutama bagi guru tidak tetap (gtt) provinsi yang memiliki sk dan sudah terdata di bkn. kemudian, pada kamis (14/8), forum relokasi pppk guru jawa tengah menyampaikan keluh kesah mengenai permohonan relokasi yang belum tuntas. mereka mengapresiasi kepala bkn, zudan arif fakrulloh yang telah memberikan jawaban terkait relokasi 554 guru pppk jawa tengah yang mengalami masalah penempatan nol jam, kurang jam, tidak linier, dan jauh dari domisili. "namun, sebanyak 285 guru pppk masih menanti surat perintah tugas (spt) tahap 2," ungkap fikri. mereka juga mengingatkan janji kepala dinas pendidikan provinsi jawa tengah sadimin yang akan menyelesaikan permasalahan 554 guru pppk tersebut. merespons berbagai aspirasi ini, fikri mengatakan penyelesaian masalah guru ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya mendikdasmen, tetapi juga kemenpan-rb serta bkn. lebih lanjut, dia mengungkapkan langkah konkret yang akan diambil dpr ri. "saya akan menyampaikan seluruh aspirasi dan keresahan guru r3 kepada menteri pendidikan dasar dan menengah dan jajarannya," kata dia. (jp)

Tag

• # langkah konkret
• # dirumahkan
• # komisi x
• # tempuh
• # resah
• # terancam
• # dpr
• # honorer
• # guru
• # pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•