Kelola DD ADD, Wabup Tekankan Pentingnya Komunikasi Perangkat Desa & BPD

LEBONG.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Wakil Bupati Lebong, Bambang ASB, S.Sos, M.Si, mengingatkan seluruh Pemerintah Desa (Pemdes) di Kabupaten Lebong agar mengelola keuangan desa, terutama Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Menurutnya, pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dengan jelas program-program yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa.

Prinsip keterbukaan ini bukan hanya bentuk tanggung jawab, tetapi juga upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan hukum.

"Kalau tidak ingin tersangkut masalah hukum, kepala desa harus mengelola ADD dan DD dengan baik dan transparan. Ini penting, dan harus menjadi perhatian serius," tegas Wabup Bambang, Senin (7/7).

Baca Juga: Pembangunan Gedung Puskesmas Kota Baru Segera Dilaksanakan

Wabup Tekankan Kepatuhan Terhadap Regulasi

Wabup juga meminta agar setiap kepala desa bekerja secara sinergis dengan seluruh perangkat desa dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menekankan, jangan sampai kepala desa membuat kebijakan sepihak yang justru bertentangan dengan regulasi dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

"Terapkan kinerja secara maksimal sesuai aturan. Utamakan kebutuhan masyarakat secara bersama, bukan berdasarkan keinginan individu atau kelompok tertentu," imbuhnya.

Bambang menekankan bahwa kebijakan dan kinerja kepala desa akan sangat mempengaruhi proses pembangunan di tingkat desa.

Keberhasilan pembangunan desa akan berdampak langsung terhadap pencapaian pembangunan di tingkat kabupaten.

"Kalau pengelolaan ADD dan DD dilakukan dengan baik, maka pembangunan di desa akan berjalan maksimal dan otomatis mendukung kemajuan Kabupaten Lebong secara menyeluruh," jelasnya.

Selain itu, Wabup Bambang mengingatkan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sinergi dan kolaborasi yang solid antar unsur pemerintahan desa diyakini akan memperlancar pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan publik.