Disiapkan Solusi untuk Honorer Non-Database BKN, Bukan Outsourcing

MAKASSAR.RADARLEBONG.BACAKORAN.CO - Para honorer non-database BKN dibayangi kemungkinan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pasalnya, skema PPPK Paruh Waktu hanya untuk honorer database BKN yang ikut seleksi PPPK 2024, tetapi tidak lulus atau tak kebagian formasi.

Merespons kecemasan honorer non-database BKN, Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyiapkan mekanisme Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

PJLP sebagai skema alternatif untuk menyelamatkan lebih dari 3.000 honorer non-database BKN dan tidak punya peluang terakomodasi dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Makassar Akhmad Namsum menilai mekanisme PJLP lebih memungkinkan dibanding sistem alih daya (outsourcing).

"Yang jelas tidak ada PHK. Solusi bagi bagi pegawai honor memungkinkan akan ada skema lewat PJLP," kata Namsum melalui keterangannya di Makassar, Selasa (20/5).

Dikatakan, Pemkot Makassar tengah mencari solusi bagi sekitar 3.000 tenaga honorer yang tidak mengikuti seleksi PPPK.

Kelompok ini merupakan bagian dari total 11 ribu lebih honorer atau Laskar Pelangi yang sebelumnya menjalin kontrak kerja dengan pemkot.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 lebih tenaga honorer telah mengikuti seleksi PPPK.

Masih ada selisih sekitar 3.000 orang belum terakomodasi dalam sistem kepegawaian resmi.

Mayoritas dari 3.000 honorer yang belum terserap merupakan tenaga kebersihan.

Tercatat, lebih dari 2.000 orang bekerja sebagai petugas kebersihan, sementara sisanya berasal dari berbagai bidang lain.

Sebagai bentuk solusi, Pemkot Makassar akan menggunakan mekanisme PJLP, sebuah skema pengadaan jasa individu yang akan diproses melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).

"Kebutuhan tenaga akan disesuaikan dengan usulan dari masing-masing kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," ujar Akhmad Namsum.