Wahai Honorer, Perhatikan SE BKN agar Penerbitan NIP PPPK 2024 Mulus

Reporter: |

Editor: |

Jumat , 31 Jan 2025 - 22:15

Semoga penerbitan NIP PPPK 2024 bisa mulis. Ilustrasi.-foto: net-

wahai honorer, perhatikan se bkn agar penerbitan nip pppk 2024 mulus                            jakarta.radarlebong.bacakoran.co - para honorer yang lulus seleksi pppk 2024 harus cermat dalam mengisi daftar riwayat hidup (drh) untuk proses penerbitan nomor induk pegawai alias nip.
diketahui, sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, 31 januari 2025 ini merupakan hari terakhir masa pengisian drh untuk penepatan nip pppk 2024.
berkaitan dengan prosedur penerbitan nip pppk, bkn menerbitkan surat edaran (se) nomor 1239/b-mp.01.01/sd/d/2025 jakarta, tertanggal 14 januari 2025.
se perihal usul penetapan nip asn ta. 2024 tersebut diteken deputi bidang penyelenggaraan layanan manajemen asn aris windiyanto atas nama kepala bkn.
se ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian/lembaga dan pejabat pembina kepegawaian pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
baca juga: berapa jam kerja pppk paruh waktu? simak penegasan kemenpanrb
mari kita cermati isi se, khusus yang berkaitan dengan penerbitan nip pppk 2024 saja.
dalam se dijelaskan bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pppk antara lain menyebutkan bahwa pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diangkat sebagai calon pppk oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) dan diangkat sebagai pppk setelah mendapat persetujuan teknis dan penetapan ni pppk dari kepala badan kepegawaian negara (bkn).
pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan berkas usul penetapan ni pppk dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi drh serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui htps://sscasn.bkn.go.id, untuk pppk tahap i mulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 januari 2025.
kelengkapan dokumen usul penetapan nip asn yang harus diunggah yaitu:
a. pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
b. ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
c. transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
d. daftar riwayat hidup (drh) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
surat pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sebagaimana dalam peraturan badan kepegawaian negara nomor 18 tahun 2020 bagi pppk, yang berisi tentang;
a) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
b) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai cpns, pns, pppk, tni, polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk bumn/bumd);
c) tidak berkedudukan sebagai cpns/pns, pppk atau anggotatni/polri;
d) tidak menjadi anggota/pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
e) bersedia ditempatkan diseluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
f. surat keterangan catatan kepolisian (skck) yang diterbitkan oleh kepolisian negara republik indonesia yang masih berlaku;
g. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pns atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
h. surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
i. surat pernyataan rencana penempatan (sprp) yang dibuat oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan menerima asn pada unit kerja di lingkungannya;
j. keputusan pengangkatan calon pppk yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian (ppk) bagi pppk.
penyampaian dokumen usul penetapan nip asn disampaikan melalui sistem informasi aparatur sipil negara (siasn). instansi dapat melakukan approve/submit usul setelah seluruh dokumen pendukung terpenuhi, untuk pppk tahap i mulai tanggal 1 februari s.d. 28 februari 2025. (jp)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Sabtu 1 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan