Dugaan Pungli Prona Oknum Kades Mencuat, Wabup Minta Penyelidikan

Reporter: Amri Rakhmatullah |

Editor: Reni Apriani |

Minggu , 15 Dec 2024 - 23:07

Dugaan Pungli Prona Oknum Kades Mencuat, Wabup Minta Penyelidikan--

dugaan pungli prona oknum kades mencuat, wabup minta penyelidikan                            lebong.radarlebong.bacakoran.co- dugaan pungutan liar (pungli) dalam program operasi nasional agraria (prona) di desa suka sari, kecamatan lebong selatan, mencuat setelah seorang warga mengungkapkan temuan tersebut kepada wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd.
warga yang enggan disebutkan namanya tersebut mendatangi rumah dinas wakil bupati beberapa waktu lalu dan melaporkan adanya pungutan sebesar rp400 ribu untuk pembuatan sertifikat tanah melalui program prona.
menurut informasi yang diterima, desa suka sari mendapat kuota sekitar 150 sertifikat dalam program prona. namun, berdasarkan surat keputusan bersama (skb) dari tiga menteri, yakni menteri atr/bpn, mendagri, dan menteri pdtt, biaya maksimal untuk pembuatan sertifikat prona di wilayah tersebut seharusnya hanya rp200 ribu.
"satu sertifikat itu dipungut rp400 ribu, padahal ketentuannya hanya rp200 ribu," ujar salah seorang warga desa suka sari yang terlibat dalam program tersebut.
baca juga:fakhrurrozi, ketua pmi lebong secara aklamasi
warga tersebut menceritakan bahwa sebelum melapor kepada wakil bupati, ia sempat menanyakan kepada pihak desa mengenai pungutan yang dianggap tidak sesuai tersebut.
selain itu, ia juga mempertanyakan mengapa sertifikatnya belum dikeluarkan, sementara beberapa warga lainnya yang juga mengikuti program prona sudah menerima sertifikat mereka.
"namun, pihak desa meminta saya untuk menunggu karena sertifikat saya masih diproses oleh bpn lebong," tambahnya.
pjs kepala desa suka sari, marian sori, mengakui adanya pungutan sebesar rp400 ribu tersebut.
baca juga:pendamping diminta aktif pantau program pembangunan desa tahap ii
menurutnya, pungutan itu dilakukan karena beberapa warga yang mengikuti program prona tidak memiliki dasar legalitas untuk pembuatan sertifikat, seperti surat keterangan hibah atau jual beli. untuk itu, diperlukan pengukuran ulang oleh perangkat desa.
marian menjelaskan bahwa biaya tambahan tersebut digunakan untuk uang rokok bagi perangkat desa yang melakukan pengukuran, serta untuk biaya makan dan minum bagi anggota bpn lebong yang terlibat dalam proses pengukuran.
"saya mengatakan kepada warga yang membutuhkan pengukuran ulang untuk memberikan uang rokok kepada perangkat desa. mungkin itu yang menyebabkan ada tambahan rp200 ribu. biaya lebih itu juga untuk makan minum anggota bpn lebong," jelas marian sori.
namun, marian juga menegaskan bahwa tidak semua pembuatan sertifikat dikenakan biaya tambahan, dan ada beberapa yang digratiskan.
menyikapi dugaan praktik pungli yang mencuat, wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd, meminta agar kasus ini segera ditangani oleh tim saber pungli kabupaten lebong.
 wakil bupati lebong, drs. fahrurrozi, m.pd, meminta agar kasus ini segera ditangani oleh tim saber pungli kabupaten lebong. -foto :amri rakhmatullah/radarlebong-
ia berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri kasus ini hingga tuntas.
"kami meminta tim saber pungli untuk menyelidiki dugaan pungli dalam program prona di desa suka sari, agar kasus ini bisa terbuka dan jelas," tegas wabup lebong.
fahrurrozi menambahkan, program prona merupakan inisiatif pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan sertifikat tanah secara massal, terutama di desa-desa.
tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan meningkatkan nilai ekonomi tanah masyarakat.
"jika terbukti ada yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadi, tentu harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar wabup lebong.
fahrurrozi juga mengungkapkan kekecewaannya jika dugaan pungli ini benar terjadi.
ia menegaskan bahwa program prona seharusnya dimanfaatkan untuk membantu masyarakat mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah, bukan malah dijadikan ajang untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan masyarakat.
"aturannya sudah jelas, biaya maksimalnya rp200 ribu, jangan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain," tegas wabup lebong.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Radar Lebong, Senin 16 Desember 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan