Ombudsman RI Serahkan Penghargaan Pelayanan Publik untuk 10 Pemda

Reporter: Reni Apriani |

Editor: Reni Apriani |

Sabtu , 14 Dec 2024 - 22:44

Ombudsman RI Serahkan Penghargaan Pelayanan Publik untuk 10 Pemda -foto :KORANRB.ID-

Pemkab Bengkulu Tengah 91,33.

Pemkab Kepahiang memperoleh 92,72.

Pemkab Rejang Lebong 93.07.

Pemkab Lebong 93.76

Kemudian, predikat tertinggi diraih Pemkab Kaur yakni dengan zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 96,14.

Dan diperingkat kedua diterima Pemkab Bengkulu Selatan yang juga masuk dalam Zona Hijau Kualitas Tertinggi dengan nilai 95,57.

“Iya predikatnya hijau semua dan kita apresiasi itu, untuk tertinggi Kaur dan kedua Bengkulu Selatan,” beber Jaka dilansir dari RB.

Lebih jauh, Jaka menerangkan, bahwa penilaian publik dilihat dari 4 dimensi, yakni terkait kompetensi pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan diinternal pelayanan publik.

Kemudian, terkait persepsi mal administrasi, yakni bagaimana tindaklanjut dari pelayanan yang diberikan, sudah puas atau perlu diperbaiki.

"Hasil penilaian yang dilakukan Ombudsman dalam kurun waktu bulan April-November 2024 seluruh wilayah Bengkulu baik Provinsi maupun kabupaten/kota berada di zona hijau,” ungkap Jaka.

Jaka mengatakan, hasil penilaian tahun ini tercatat trend positif dan komitmen untuk menjaga mutu sqn kepatuhan pelayanan oleh pemerintah daerah.

Pihaknya berharap kepada seluruh penyelenggara terus meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan yang ada.

“Apabila ada tindalan korektif atau saran dari ombudsman segera ditindaklanjuti,” ucap Jaka.

Kendati demikian, Ombudsman masih memberikan sejumlah catatan pada penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah.

Seperti penyampaian ataupun publikasi standar pelayanan. Di mana publikasi standar pelayanan harus dipublikasikan.

ombudsman ri serahkan penghargaan pelayanan publik untuk 10 pemda                             bengkulu.radarlebong.bacakoran.co - ombudsman republik indonesia (ri) menyerahkan piagam penghargaan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik 2024 untuk pemerintah daerah (pemda) di provinsi bengkulu.
ada 10 pemda di provinsi bengkulu mendapat penghargaan dari ombdusman, kecuali kabupaten mukomuko.
hal tersebut, buntut dari belum dibenahinya korektif yang diberikan ombudsman ri kepada pemda mukomuko.
hal itu korektif terkait, tindak lanjut penyelesaian sengketa antara masyarakat, pemda, kantor atr/bpn mukomuko dan pt.ddp.
baca juga:prabowo: kepala daerah yang menang saja lesu, apalagi kalah
“jadi, karena belum dibenahi terkait korektif yang diberikan maka ombudsman belum dapat memberikan piagam pada mukomuko, namun nilainya sudah ada. dan termasuk kategori hijau,” beber plh. ombudsman ri bengkulu, jaka andhika, kamis, 12 desember 2024.
lebih lanjut, jaka mengatakan, bahwa pemda kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu memperoleh penilaian kepatuhan kategori zona hijau.
“hari ini (kemarin, red) kita sampaikan penghargaan kepatuhan ke pemda di provinsi bengkulu dan semuanya berkategori zona hijau,” sampai jaka.
lebih lanjut, penghargaan kepatuhan itu. diserahkan di aula hotel two k azana, kota bengkulu dan dihadiri tamu undangan serta pemda penerima pengahrgaan.
baca juga:menpan-rb instruksikan ppk tetap anggarkan gaji untuk honorer 
adapun rincian dari predikat penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, pemprov bengkulu memperoleh predikat 88,30.
kemudian, pemerintah kota (pemkot) bengkulu memperoleh predikat 90,74.
pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara 88,34.
pemkab seluma memperoleh predikat 89,61.
pemkab bengkulu tengah 91,33.
pemkab kepahiang memperoleh 92,72.
pemkab rejang lebong 93.07.
pemkab lebong 93.76
kemudian, predikat tertinggi diraih pemkab kaur yakni dengan zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 96,14. 
dan diperingkat kedua diterima pemkab bengkulu selatan yang juga masuk dalam zona hijau kualitas tertinggi dengan nilai 95,57. 
“iya predikatnya hijau semua dan kita apresiasi itu, untuk tertinggi kaur dan kedua bengkulu selatan,” beber jaka dilansir dari rb.
lebih jauh, jaka menerangkan, bahwa penilaian publik dilihat dari 4 dimensi, yakni terkait kompetensi pelayanan publik, ketersediaan sarana dan prasarana, pengelolaan pengaduan diinternal pelayanan publik.
kemudian, terkait persepsi mal administrasi, yakni bagaimana tindaklanjut dari pelayanan yang diberikan, sudah puas atau perlu diperbaiki. 
"hasil penilaian yang dilakukan ombudsman dalam kurun waktu bulan april-november 2024 seluruh wilayah bengkulu baik provinsi maupun kabupaten/kota berada di zona hijau,” ungkap jaka.
jaka mengatakan, hasil penilaian tahun ini tercatat trend positif dan komitmen untuk menjaga mutu sqn kepatuhan pelayanan oleh pemerintah daerah. 
pihaknya berharap kepada seluruh penyelenggara terus meningkatkan dan mempertahankan standar pelayanan yang ada. 
“apabila ada tindalan korektif atau saran dari ombudsman segera ditindaklanjuti,” ucap jaka. 
kendati demikian, ombudsman masih memberikan sejumlah catatan pada penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah daerah. 
seperti penyampaian ataupun publikasi standar pelayanan. di mana publikasi standar pelayanan harus dipublikasikan. 
“masukan kita adaah melakukan publikasi baik secara fisik maupun elektronik,” kata jaka. 
sementara itu, asisten i setda provinsi bengkulu, khairil anwar mengatakan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah daerah baik peovinsi maupun kabupaten/ kota memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan pelayanan publik. 
“ini harus kita pertahankan kedepannya,” tandas khairil.